Energi Bocor, Negeri Terbakar Cerminan Buram Tata Kelola Pertamina dalam Krisis Good Governance

Pada pertengahan tahun 2025, masyarakat Indonesia dikejutkan dengan sebuah berita yang dimana Perusahaan BUMN sektor minyak dan gas terbesar di Indonesia diduga melakukan tindak korupsi yang cukup besar. Skandal ini mulai muncul ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya praktek-praktek yang tidak transparan. Dari 2018 sampai 2023, ditemukan dugaan praktek yang menyebabkan kerugian negara sekitar Rp 193,7 triliun. Hal ini menjadi salah satu skandal terbesar yang melibatkan BUMN, sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap kualitas tata kelola perusahaan di tubuh Pertamina sebagai Perusahaan ber plat merah milih negara.

Kasus ini sudah pasti menyeret sejumlah pejabat tinggi Pertamina dan anak perusahaannya, termasuk para direktur dan komisaris, yang lagi-lagi dituduh melakukan praktek penyimpangan tersebut. Terungkapnya keterlibatan manajemen tertinggi itu menegaskan bahwa masalah yang terjadi pada corporate governance bukan hanya terjadi di level operasionalnya saja, melainkan juga di tingkat tinggi perusahaan. Hal ini menunjukkan masih lemahnya pengawasan internal dan integritas individu yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam memastikan akuntabilitas perusahaan.

Corporate governance itu sendiri pada dasarnya bertumpu pada prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan fairness. Nah, dalam kasus Pertamina, transparansi atas mekanisme impor minyak dan pencampuran bahan bakar dinilai minim, sehingga membuka celah terjadinya korupsi. Akuntabilitas pejabat juga dipertanyakan pastinya, sebab prosedur dan kebijakan yang berlaku tampaknya tidak dijalankan secara konsisten di dalam perusahaan. Lemahnya penerapan prinsip tersebut mengakibatkan proses bisnis yang seharusnya untuk kepentingan publik justru dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi.

Kelemahan pada sistem pengendalian internal menjadi salah satu faktor utama yang sangat disorot. Audit internal yang seharusnya berfungsi sebagai penjaga tata kelola tidak mampu mendeteksi penyimpangan tersbeut sejak sedini mungkin. Selain itu, mekanisme evaluasi dan monitoring di tingkat dewan komisaris dinilai belum berjalan secara optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa corporate governance bukan hanya soal membentuk aturan, tetapi juga memastikan aturan tersebut dijalankan dengan disiplin, tepat, sesuai serta penuh dengan integritas.

Dampak dari kasus yang terjadi Pertamina tidak hanya berupa kerugian finansial saja, tetapi juga reputasi yang menurun drastis. Pertamina sebagai BUMN energi terbesar seharusnya menjadi contoh dalam penerapan tata kelola yang baik. Namun, dengan terungkapnya skandal ini, kepercayaan publik, investor, dan pemangku kepentingan menjadi menipis. Reputasi yang secara langsung tercoreng berpotensi memengaruhi iklim investasi dan menurunkan kepercayaan internasional terhadap BUMN Indonesia.

Dalam pemberitaan yang ada, Pemerintah dan Pertamina kemudian menyatakan komitmennya untuk memperbaiki sistem tata kelola. Langkah-langkah yang diambil meliputi penguatan pengawasan internal, peningkatan transparansi dalam proses pengadaan, serta penerapan sistem audit yang lebih independen. Selain itu, pastinya dibutuhkan budaya organisasi yang menanamkan kejujuran berintegritas pada setiap lapisan manajemen dari tingkatan terendah hingga tinggi, agar tidak hanya mengandalkan mekanisme formal, melainkan juga etika individu itu sendiri sebagai landasan utama tata kelola perusahaan.

Kasus Pertamina menjadi pengingat bahwa corporate governance tidak boleh dipandang sebagai sesuatu yang bersifat formalitas, melainkan kebutuhan strategis untuk menjaga keberlangsungan dan kredibilitas perusahaan. Setiap perusahaan, baik BUMN maupun swasta, harus memahami bahwa tata kelola yang baik merupakan kunci untuk menciptakan sebuah nilai jangka panjang, meningkatkan daya saing yang adil, serta membangun kepercayaan public dengan tepat. Oleh karena itu, reformasi tata kelola di Pertamina sangat diharapkan menjadi sebuah momentum untuk memperkuat praktik corporate governance di seluruh Perusahaan yang ada di Indonesia.