Masuknya Prabowo kedalam kabinet Jokowi jilid II kini bukan lagi sekedar rumor, melainkan sudah pasti. Kalau tidak ada halangan luar biasa, Prabowo bakal dilantik jadi menteri.
Usai dipanggil Jokowi di istana negara (21/10/2019) Prabowo mengungkapkan secara gamblang kepada awak media setelah mendapat restu Jokowi.
Pos jabatannya terkait pertahahan negara. Jabatan yang dekat ranah pertahanan adalah Menteri Pertahanan ( Menhan) dan Menteri Koodinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam). Sebagai gambaran, pada kabinet Jokowi jilid I lalu ; Menhan adalah Ryamizard Ryacudu, sedangkan Menko Polhukam adalah Wiranto.
Dilihat dari popularitas atau intensitas kemunculan di ruang publik atau tersorot media adalah Menko Polhukam (jilid I, Wiranto) karena sering berhadapan dengan masalah keamanan dan pertahanan, terutama terkait dinamika politik dan demokrasi, misalnya ; adanya gerakan terorisme, aksi radikalisme, separatisme, keberadaan kelompok-kelompok garis keras, dan sejenisnya yang mengancam eksistensi negara dan ketenangan hidup rakyat.
sumber gambar : kompas.com
Ranah pertahanan dalam pemerintahan sangat penting bagi suatu negara. Ibarat sebuah rumah yang berisi lengkap, Jokowi menyerahkan kuncinya kepada Prabowo.Lalu, apakah Prabowo akan memberikan rasa aman pada pemilik dan seisi rumah itu? Atau justru menjadi "pengganggu" rasa aman? Hal ini jadi perdebatan tersendiri di ruang publik.
Tak dipungkiri, Pilpres 2014 dan 2019 lalu telah menciptakan memori kurang sedap bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Masyarakat terbelah secara masif di dalam dua kubu. Pengaruhnya masih terasa hingga sekarang.
Pertarungan Pilpres 2019 berlangsung keras, bahkan "mengancam" keutuhan negara karena politik identitas keagamaan sangat menonjol, ditambah adanya kelompok-kelompok radikal, intoleran dan pengusung ideologi keislaman untuk mengganti Pancasila dan sistem negara Indonesia.
Kelompok-kelompok itu "numpang" di gerbong politik Prabowo dalam kontestasi Pilpres 2019, sehingga citra Prabowo lekat dengan kaum gerakan radikal, intoleran dan perusak faham Pancasila.
sumber gambar : tribunnews.com
Ini merupakan ironi politik, di satu sisi Partai Gerindra dan personalitas Prabowo berlandaskan Pancasila dan NKRI namun demi pilpres bersekutu dengan kelompok anti Pancasila. Mereka bangun mutualisme untuk pemenangan. Ketika pilpres usai, kemesraan politik pun pudar. Terlebih, Prabowo "hijrah" masuk pemerintahan Jokowi.Namun rakyat tidak lupa manuver ambisius dan mencemaskan dari Prabowo bersama Gerindra dan koalisinya.