Oleh : Fabian Aditya Pratama )*
Program magang bergaji upah minimum provinsi yang akan dibuka pemerintah melalui platform SIAPkerja pada 15 Oktober 2025 menjadi langkah strategis untuk mempertemukan kebutuhan dunia usaha dengan tenaga muda fresh graduate yang baru lulus maksimal satu tahun. Program ini bukan hanya peluang bagi lulusan baru untuk mendapat pengalaman kerja dengan penghasilan yang layak, tetapi juga jalan bagi perusahaan untuk menjaring talenta terbaik. Dengan adanya skema ini, kita patut menyambut baik serta ikut mendorong dunia usaha agar berperan aktif karena manfaatnya akan dirasakan bersama.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam rapat bersama Holding BUMN Badan Pengelola Investasi Danantara di Wisma Danantara Jakarta menegaskan bahwa baik perusahaan milik negara maupun swasta yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri Indonesia telah menyatakan kesiapannya dalam menyerap peserta magang.
Ia menekankan bahwa seluruh perusahaan tersebut kini terintegrasi dengan sistem SIAPkerja, sebuah platform yang dirancang sebagai pintu masuk utama bagi pendaftaran peserta magang. Airlangga juga memastikan bahwa mulai 15 Oktober 2025 sistem pendaftaran sudah dibuka sehingga para lulusan baru bisa langsung mengikuti proses rekrutmen yang tersedia.
Dalam program ini, pemerintah menyiapkan paket stimulus berupa uang saku sekitar Rp 3,3 juta per bulan selama enam bulan. Anggaran yang digelontorkan mencapai Rp 198 miliar untuk tahun 2025 dan jumlah yang sama juga disiapkan untuk 2026 dengan target 20.000 penerima manfaat. Program yang menjadi bagian dari stimulus ekonomi 8+4+5 ini dirancang bukan sekadar memberikan bantuan finansial, tetapi juga sebagai upaya serius dalam membekali lulusan baru dengan keterampilan kerja nyata sesuai kebutuhan industri.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjelaskan bahwa mekanisme program magang ini akan dijalankan dalam dua fase. Pertama, perusahaan akan memposting lowongan magang di platform SIAPkerja. Setelah itu, calon peserta diberikan waktu untuk memilih perusahaan yang sesuai dengan minat mereka. Ia menambahkan tidak ada pembatasan jumlah perusahaan yang ikut serta, selama mereka memiliki izin usaha dan terdaftar dalam Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan. Dengan sistem yang terbuka seperti ini, diharapkan semakin banyak perusahaan yang turut berpartisipasi dan semakin luas kesempatan yang diberikan kepada para lulusan baru.
Dukungan terhadap program ini juga datang dari kalangan dunia usaha. Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia Bob Azam mengungkapkan bahwa sejumlah perusahaan telah mulai mendaftarkan diri untuk ikut dalam program magang pemerintah. Menurutnya, banyak perusahaan sudah memiliki pengalaman dalam menyelenggarakan magang sebelumnya, termasuk program Magang Merdeka, sehingga tidak sulit untuk kembali beradaptasi. Bob menilai bahwa kesiapan ini membuat dunia usaha relatif lebih cepat merespons kebijakan pemerintah.
Optimisme juga terlihat dari pandangannya terhadap target pemerintah. Dengan jumlah 20.000 peserta yang ingin diserap, Bob percaya bahwa target tersebut realistis karena minat dan kapasitas dunia usaha cukup besar. Ia menilai program ini tidak hanya memberi manfaat langsung kepada para peserta yang mendapat pengalaman sekaligus penghasilan, tetapi juga membantu pelaku usaha dalam menyaring sumber daya manusia berkualitas tinggi. Dunia usaha bisa menilai langsung kinerja para peserta magang sebelum mereka benar-benar direkrut menjadi karyawan tetap.
Keterlibatan perusahaan dalam program ini menjadi bukti bahwa magang bukan sekadar kewajiban sosial, tetapi sebuah strategi investasi jangka panjang dalam membangun SDM. Dengan memberi ruang bagi lulusan baru untuk berkembang, perusahaan justru akan mendapat keuntungan berupa tenaga kerja muda yang segar, inovatif, dan sesuai kebutuhan industri. Di sisi lain, peserta magang memperoleh kesempatan nyata untuk memahami budaya kerja profesional, mengasah keterampilan, serta memperkuat jaringan yang bisa menunjang karier mereka ke depan.
Jika dilihat dari desain program, pemerintah seakan ingin memastikan bahwa setiap pihak merasakan manfaatnya. Bagi lulusan baru, program ini adalah kesempatan emas untuk menapaki dunia kerja dengan bekal pengalaman yang nyata. Bagi perusahaan, ini adalah peluang untuk menjaring sekaligus membentuk talenta sesuai standar yang mereka butuhkan. Dan bagi pemerintah, ini menjadi instrumen penting untuk menjaga daya saing ekonomi sekaligus mengurangi kesenjangan antara dunia pendidikan dan dunia kerja.