APBD Digital: Antara Harapan dan Ilusi

Digitalisasi keuangan daerah sekarang menjadi tren dengan hadirnya e - budgeting, dan transaksi non - tunai. Adanya kehadiran sistem tersebut jelas memiliki harapan seperti efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan sistem digital, setiap rupiah yang dikeluarkan dapat tercatat secara rapi, akses publik terbuka, dan peluang manipulasi anggaran ditekan.

Namun, kenyataan di lapangan sering tidak sesuai. Banyak aplikasi yang hanya menjadi formalitas, yang dimana dapat mengganti dokumen kertas dengan layar komputer tanpa merombak cara kerja birokrasi. Proses politik anggaran teterap tertutup, proyek titipan masih dapat terjadi, dan publik tetap mengalami kesulita dalam mengakses informasi yang mmudah dipahami. Digitalisasi akhirnya hanya sekedar menjadi sebuah pajangan modernitas dimana hal tersebut terlihat canggih di permukaan, tapi tidak menyentuh akar persoalan.

Tantangan utama ada tiga hal. Pertama, budaya birokrasi yang tidak ingin berubah dan masih memandang aplikasi sebagai beban tambahan. Kedua, SDM terbatas sehingga banyak berbagai sistem digital yang tidak dapat termanfaatkan secara optimal. Ketiga, komitmen politik yang lemah karena adanya keterbukaan data dianggap dapat mengurangi ruang manuver elit.

Padahal,  digitalisasi bisa menjadikan instrumen penting apabila dijalankan dengan serius. Maka, dengan data yang terbuka, masyarakat dapat ikut mengawasi APBD. Dengan intregasi sistem, tumpang tindih program bisa dikurangi. Dengan transparansi real - time, korupsi dapat lebih mudah ditekan.

Sehingga, digitalisasi merupakan bukan jalan pintas untuk memperbaiki keuangan daerah. Hal tersebut hanyalah sebagai alat, bukan tujuan. Jika hanya digunakan demi citra, digitalisasi akan tetap menjadi ilusi. Tetapi apabila disertai reformasi tata kelola, intergritas birokrasi, serta partisipasi publik, APBD digital bisa menjadi suatu terobosan menuju pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak kepada masyarakat.