Menteri Dalam Negeri (Muhammad Tito Karnavian) menjelaskan bahwa kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) diambil pemerintah semata-mata untuk keselamatan masyarakat.
PPKM segabai upaya penanganan pandemi dilakukan guna memutus rantai penyebaran covid-19 dengan menekan angka konfirmasi kasus penularan, angka kematian, dan tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit. Untuk itu, upaya di hulu dan hilir perlu dilakukan guna pengendalian wabah. Mendagri menjelaskan PPKM merupakan kebijakan yang esensinya untuk menurangi mobilitas dan kerumunan melalui pembatasan sejumlah kegiatan masyarakat berdasarkan level dan kategorinya masing-masing.
Adapun pengaruh kebijakan PPKM ini terhadap kegiatan di sekolah, khususnya sekolah yang berada di Kota Garut. Saat ini angka kematian meningkat dan kasus penularan pun meningkat, sehingga kegiatan sekolah ditiadakan.
Dalam bagian kegiatan belajar mengajar alias sekolah, aturan yang diusulkan pada PPKM Darurat sedikit berbeda dengan aturan PPKM Mikro ketat yang telah berlaku mulai 22 Juni 2021.
Dalam PPKM Mikro Ketat sekolah di zona merah wajib dilakukan secara online atau daring. Sementara untuk daerah zona lainnya, yakni kuning dan hijau sekolah dilakukan sesuai dengan pengaturan dari Kemendikbudristek. Nah untuk PPKM Mikro Darurat, di zona merah dan oranye wajib daring. Sementara zona lainnya menanti aturan Kemendibudristek.
Hingga saat ini kebijakan tersebut masih berlaku. Saat ini siswa baru masih belum ada info terkait kelanjutan belajar, masa pengenalan lingkungan sekolah pun masih dilaksanakan secara daring. Siswa baru yang sedang melaksanakan MPLS hanya boleh melakukan secara online yakni pihak sekolah memberikan beberapa materi dan video mengenai pengenalan lingkungan sekolahnya, selain itu adapun materi berkaitan dengan motivasi belajar selama pandemi dan tips belajar efektif selama pandemi.