Korupsi di Indonesia ibarat penyakit kronis yang tak kunjung sembuh. Padahal, puluhan tahun sudah masyarakat menuntut pemerintahan yang bersih. Pertanyaannya: apakah korupsi semata-mata kesalahan individu pejabat yang rakus, atau justru sistem politik kita yang memang cacat sejak awal?
Mari bicara data.
Dilansir Kompas (Nasional), Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2024 naik ke angka 37, dan peringkatnya di dunia menjadi 99.
Kesalahan Pemerintah: Lemah dalam Menutup Celah
Sulit menampik bahwa pemerintah ikut bertanggung jawab. Regulasi ada, tetapi pengawasan lemah. Sistem e-procurement memang sudah berjalan, tapi faktanya masih banyak proyek fiktif, mark up harga, hingga laporan keuangan palsu.
Di sisi lain, birokrasi kita masih sarat budaya patronase. Pejabat kerap lebih loyal pada atasan atau partai pendukung daripada pada rakyat. Transparansi dan akuntabilitas masih sebatas jargon, bukan komitmen nyata.
Kesalahan Sistem Politik: Korupsi sebagai "Biaya Politik"
Namun, apakah semua bisa ditimpakan ke pemerintah? Tidak juga. Sistem politik kita memberi lahan subur bagi korupsi.
Politik biaya tinggi membuat kandidat harus mengeluarkan dana besar untuk kampanye. Begitu terpilih, mereka mencari cara "mengembalikan modal" melalui proyek, suap, atau pengaturan anggaran.
Partai politik lebih sering menjadi "mesin pencari dana" daripada wadah pendidikan politik. Jabatan publik pun sering dibagi berdasarkan balas jasa, bukan kapasitas.