Oleh: Mahar Prastowo
Di tengah pesatnya transformasi teknologi dan geopolitik global yang kian dinamis, konsep ancaman terhadap kedaulatan negara pun berevolusi. Indonesia tak lagi hanya menghadapi bayang-bayang invasi bersenjata di garis batas, melainkan juga penetrasi digital yang menyerang dari balik layar. Pertahanan tidak lagi cukup ditakar dari jumlah tank dan jet tempur, tetapi juga dari kapasitas keamanan siber, ketahanan sosial, hingga resiliensi ideologis warganya.
Muncul pertanyaan mendasar: apakah struktur pertahanan kita telah bertransformasi sesuai dengan evolusi ancaman kontemporer? Jawabannya masih menyisakan ruang diskusi yang luas---dan mendesak.
ilustrasi Ancaman Baru: Tak Terlihat Namun Nyata (ai)
Ancaman Baru: Tak Terlihat, Namun Nyata
Dulu, yang disebut ancaman adalah musuh bersenjata. Kini, musuh bisa berupa akun anonim yang menyebar disinformasi, malware yang melumpuhkan sistem kontrol pelabuhan, atau bahkan algoritma yang memecah belah opini publik. Serangan tidak lagi harus menembus perbatasan darat, tetapi bisa menyusup melalui jaringan kabel bawah laut.
Menurut data Global Cybersecurity Index (2022), Indonesia berada di peringkat ke-24 dunia. Capaian ini patut diapresiasi, namun belum cukup bila dibandingkan dengan kompleksitas ancaman yang terus berkembang. Kemhan perlu menempatkan keamanan siber sebagai garda terdepan dalam arsitektur pertahanan nasional, sejajar dengan pertahanan darat, laut, dan udara.
Di atas perairan Natuna Utara yang kerap dalam ketegangan akibat aktifitas kapal-kapal nelayan, niaga hingga kapal perang China. (dok. KRI Surabaya)
Teknologi: Kunci Pertahanan atau Lubang Keamanan?
Modernisasi alutsista memang penting. Namun, belanja besar-besaran tanpa arah strategis yang adaptif hanya akan menjadi pajangan mahal. Pertanyaan publik tentang efektivitas pembelian jet tempur Rafale, kapal selam Scorpene, atau drone tempur Elang Hitam bukanlah bentuk sinisme, tetapi panggilan atas akuntabilitas dan efisiensi.