Tak hanya pengangkatan mantan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri, sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), peleburan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), dan Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional (LAPAN) memicu kontroversi, itu juga menjadi sumber cibiran. dan ejekan, mungkin lantaran dianggap tidak memiliki latar keilmuan dan kompetensi.
Kita hanya bisa berharap Megawati Soekarnoputri dapat membuktikan bahwa para skeptis itu salah dan Presiden Joko Widodo membuat keputusan yang tepat. Yang pasti, memiliki pemimpin tertinggi dari partai yang berkuasa dengan mengendalikan badan riset inovasi yang harusnya bekerja secara independen berdasarkan prinsip dan metodologi ilmiah teknis yang obyektif dan rasional. BRIN berisiko politisasi lembaga riset, ilmu pengetahuan, dan dunia akademis, yang tidak dapat diterima dalam demokrasi.
Baca:
Inikah Pertarungan Antara Ideologi dan Ilmu Pengetahuan?
Chinese Academy of Scienses Inspirasi BRIN?
Jokowi, bagaimanapun, menegaskan bahwa Megawati Soekarnoputri adalah orang yang tepat untuk pekerjaan itu, terlepas dari kecurigaan publik bahwa dia hanya ingin menyenangkannya. Megawati Soekarnoputri dikatakan terobsesi dengan sains sebagai "pembalasan" atas kegagalannya menyelesaikan studi di universitas. Diketahui, Megawati sendiri sebenarnya belum pernah lulus kuliah, di mana dirinya sempat menjadi bagian dari Fakultas Pertanian Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung pada 1965 silam. Namun tidak bisa melanjutkan dan menyelesaikan pendidikan karena kondisi gejolak politik saat itu. Selain itu, mantan orang nomor satu di Indonesia ini juga pernah mengenyam pendidikan di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia pada 1970.
"Saya sebetulnya ingin menjadi peneliti, makanya saya ambil jurusan pertanian," kata Megawati.
Presiden Jokowi membubarkan Kementerian Riset dan Teknologi pada April 2021 untuk konsolidasi kekuatan BRIN, yang didirikan Jokowi pada 2019 atas saran, antara lain, Megawati. Bagi banyak orang, sama sekali tidak masuk akal jika Presiden Jokowi mengangkat Megawati, lulusan SMA, ke posisi yang begitu kuat di lembaga ilmiah. Megawati, yang memimpin partai politik terbesar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), juga telah dipercaya oleh Presiden untuk menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
Justru karena pendidikannya yang terbatas, banyak yang memandang rendah Megawati. Rabu 13 Oktober 2021, Jokowi melantik 10 orang Dewan Pengarah BRIN, termasuk Megawati. Pelantikan itu berdasarkan Keppres Nomor 45 Tahun 2021 tentang keanggotaan Dewan Pengarah BRIN. Selain Megawati yang dipilih sebagai ketua, adapula Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagai wakil ketua, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa sebagai wakil ketua, Sudhamek Agoeng Waspodo Soenjoto sebagai sekretaris. Kemudian enam orang anggota, yaitu: Emil Salim, I Gede Wenten, Bambang Kesowo, Adi Utarini, Marsudi Wahyu Kisoro, dan Tri Mumpuni.
Pengangkatan Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN sebenarnya sudah terdengar sejak 28 April 2021 atau sejak Jokowi mengangkat Laksana Tri Handoko sebagai Kepala BRIN berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19/M Tahun 2021. Setelah dilantik, Handoko mengatakan BRIN akan memiliki Dewan Pengarah, sesuai amanat UU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas Iptek).
Meremehkan Megawati mungkin adalah salah satu kesalahan yang disesali Soeharto sehingga ia mencari segala cara untuk menjatuhkannya.