Insiden di parlemen Belanda, ketika Ester Ouwehand dari Partij voor de Dieren (PvdD) atau "Partai untuk Hewan" diprotes karena mengenakan blus bermotif bendera Palestina, sekilas mungkin terlihat sepele: sekadar urusan pakaian. Namun, jika dicermati, peristiwa pada Jumat (19/9/2025) itu menyimpan pelajaran penting tentang bagaimana simbol bekerja dalam politik, bahkan melalui detail sekecil motif busana seorang legislator.
Ketua DPR Belanda, Martin Bosma, menilai pakaian Ouwehand melanggar "aturan tidak tertulis" tentang netralitas simbolik. Bagi Bosma, parlemen adalah ruang formal yang seharusnya steril dari tanda-tanda ideologis yang bisa memicu perdebatan di luar substansi kebijakan. Argumen tersebut, secara prosedural, tampak masuk akal: menjaga wibawa institusi dengan menyingkirkan simbol politik dari panggung resmi. Namun, tindakan Bosma segera menghadapi perlawanan simbolik yang kreatif.
Ouwehand menolak tuduhan bahwa busananya melanggar regulasi, karena memang tak ada aturan resmi yang melarang. Lebih jauh, ia justru mengganti blusnya dengan pakaian berwarna merah muda berbintik hitam dipadu celana hijau---menciptakan bentuk menyerupai semangka.
Langkah Ouwehand mengundang sorakan dan pujian, sebab semangka telah lama dikenal sebagai simbol solidaritas terhadap Palestina, terutama setelah bendera Palestina kerap dibatasi penggunaannya di ruang publik.
Di sinilah semiotika berbicara. Menurut Ferdinand de Saussure, setiap tanda terdiri atas penanda (signifier) dan petanda (signified). Blus bermotif bendera Palestina jelas merupakan tanda solidaritas politik. Tetapi ketika Ouwehand dipaksa menggantinya, ia tidak kehilangan cara untuk tetap menyampaikan pesan.
Melalui pakaian warna semangka, ia beralih dari simbol langsung ke metafora visual yang lebih subtil. Dalam kerangka Roland Barthes, semangka ini telah mengalami transformasi menjadi "mitos politik": buah sehari-hari yang dimaknai ulang sebagai ikon perlawanan.
Perubahan strategi simbolik itu justru membuat pesan Ouwehand lebih kuat. Jika bendera Palestina bisa dianggap "terlalu vulgar" atau terlalu konfrontatif di ruang parlemen, maka semangka menghadirkan bentuk perlawanan yang sulit ditolak secara formal.
Bosma mungkin bisa melarang bendera, tetapi apakah ia bisa melarang buah? Dari sinilah politik simbol bergerak, menunjukkan bahwa makna tidak pernah statis, melainkan selalu dinegosiasikan.
Tentu, pertanyaan penting muncul: benarkah parlemen harus sepenuhnya netral dari simbol? Netralitas yang diklaim Bosma sejatinya bukanlah tanpa makna. Ia sendiri adalah bentuk ideologi, yang cenderung membatasi ekspresi politik tertentu sambil memberi ruang bagi ekspresi lain yang dianggap "aman." Dengan kata lain, apa yang disebut netral sering kali tidak lebih dari bentuk normalisasi atas ideologi dominan.
Kasus Ouwehand menyingkap ketegangan ini. Di satu sisi, ia menunjukkan bagaimana ruang formal berupaya membatasi simbol yang dianggap "mengganggu." Di sisi lain, ia membuktikan bahwa simbol selalu menemukan jalan lain untuk berbicara.
Inilah esensi politik: pertarungan makna di ruang publik, termasuk melalui bahasa nonverbal seperti pakaian. Lebih jauh, peristiwa ini menegaskan bahwa isu Palestina tidak lagi sekadar konflik jauh di Timur Tengah. Ia telah menjadi bahasa universal solidaritas, yang menembus batas geografis hingga ke jantung politik Eropa. Semangka di parlemen Belanda adalah cerminan bagaimana simbol perlawanan Palestina terus hidup, bahkan ketika represi mencoba membungkamnya.