Sore kian merambat, sebentar lagi menjelang senja. Dari bada Ashar, ruangan rapat di lantai tiga gedung A Kementerian Dalam Negeri sudah ramai. Banyak wartawan yang datang. Hari itu, Jumat 9 Juni 2017, Kelompok Kerja Wartawan Kementerian Dalam Negeri (Pokja Wartawan Kemendagri) sedang punya hajatan menggelar diskusi bertajuk," Menakar Kualitas Pemilu Melalui RUU Penyelenggaraan Pemilu."
Pembicaranya yang hadir dua orang. Pembicara pertama, Lukman Edy Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang -Undang Penyelenggaraan Pemilu yang juga politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Pembicara kedua, Yuswandi Arsyad Temenggung, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Sementara yang jadi moderator, Doddi Riatmadji, Kepala Pusat Penerangan Kemendagri.
Diskusi pun dibuka oleh moderator. Lukman Edy yang pertama jadi pembicara. Sebelum membeberkan bahasannya, Lukman sempat berbasa-basi sebentar. Sambil menengok ke arah Yuswandi yang duduk di ujung kiri, Lukman mengatakan, bahwa Sekjen Kemendagri itu adalah pejabat hebat. Bisa dikatakan, selama pembahasan RUU Pemilu yang dilakukan antara pemerintah dengan Pansus DPR, Yuswandi adalah otaknya pemerintah.
Lukman mengaku kagum dengan pemahaman Yuswandi akan segala hal kepemiluan. Tak segan ia pun kemudian memuji Yuswandi. Kata dia, di otak Sekjen itu isinya adalah UU. Bicara UU, mau itu UU Pilkada atau Pemilu, Yuswandi sudah ngelotok. Maka, kata Lukman, sungguh tepat jika Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo menjadikan Yuswandi sebagai 'komandan' tim pemerintah dalam pembahasan RUU Pemilu.
"Apa yang ada otak Pak Sekjen kita sudah tahu. Penuh dengan UU. Ha ha ha," kata Lukman sambil tertawa.
Yuswandi tampak tersenyum mendengar pujian Lukman Edy. Politisi PKB itu pun kemudian melanjutkan omongannya. Kata dia, Yuswandi adalah sparing partner yang hebat. Bahkan tak pernah mengeluh dengan jadwal rapat yang padat yang bahkan berlangsung sampai dini hari. Ia senang, bisa bermitra dengan Yuswandi yang dimatanya adalah salah satu otaknya Kemendagri.
" Pak Yus ini sparing partner paling setia. Mulai dari UU Pilkada, sekarang UU Pemilu, berhadap-hadapan terus," ujarnya.