OPINI - Lingkungan hidup semakin berada di titik kritis. Dari perubahan iklim hingga eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, krisis ekologis yang kita hadapi hari ini bukan hanya akibat faktor alam, tetapi lebih banyak disebabkan oleh kebijakan pembangunan yang tidak berorientasi pada keberlanjutan. Pertanyaannya, apakah kebijakan lingkungan yang ada saat ini benar-benar berpihak pada rakyat dan alam, atau hanya sekadar instrumen yang mengakomodasi kepentingan segelintir elit ekonomi?
Akar Permasalahan: Pembangunan yang Mengabaikan Ekologi
Sejak era 1972, dunia telah menyadari bahwa pembangunan yang tidak terkendali berkontribusi besar terhadap degradasi lingkungan. Namun, realitasnya, hingga saat ini banyak kebijakan pembangunan yang masih mengabaikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Pola pembangunan berbasis pertumbuhan ekonomi (GDP-oriented) sering kali mengorbankan ekosistem. Hutan terus ditebang, sumber daya alam dikeruk habis-habisan, dan masyarakat adat maupun kelompok rentan semakin termarginalisasi.
Bank-bank dunia yang mendanai industri ekstraktif memiliki peran besar dalam menciptakan kemiskinan struktural. Hal ini menjadi paradoks: pembangunan yang seharusnya meningkatkan kesejahteraan justru memperlebar kesenjangan sosial. Rakyat miskin tetap miskin, sementara segelintir orang kaya semakin menikmati keuntungan dari eksploitasi sumber daya alam.
Jajak Pendapat dan Kesadaran Publik: Apakah Kita Peduli?
Salah satu permasalahan utama dalam kebijakan lingkungan adalah ketidakkonsistenan kesadaran publik. Catatan dalam buku yang ditulis oleh Robert Staib “Part I The Environmental Context of Modern Business” bagian 2 Environmental Trends and Impacts Hal 7-16 mengungkapkan kepedulian terhadap lingkungan sempat menurun pada era 1975-1989, sebelum kembali meningkat pada era 1990-an. Namun, tren ini tidak selalu linier. Bahkan, media massa seringkali mempengaruhi bagaimana masyarakat melihat isu lingkungan, dengan pemberitaan mengenai polusi yang naik turun sesuai dengan dinamika politik dan ekonomi.
Perhatian industri terhadap isu lingkungan lebih dipengaruhi oleh opini publik ketimbang regulasi pemerintah. Ini menunjukkan bahwa kebijakan lingkungan sering kali bersifat reaktif, bukan preventif. Baru setelah terjadi bencana atau tekanan publik yang kuat, pemerintah dan korporasi mulai mengambil langkah serius.
Hal ini menunjukan betapa masih kurangnya kita semua dalam memahami betapa destruktifnya potensi masalah lingkungan jika tidak di tangani dan ini menunjukan lemahnya pendidikan lingkungan hidup dan keberlanjutan diantara kita semua. Membangun kesadaran publik baik dari elemen masyarakat, korporasi penyumbang emisi dan perusakan lingkungan, serta pemerintahan menjadi penting dalam menghindari permasalahan pencemaran dan bencana yang disebabkan oleh lemahnya kesadaran lingkungan.
Kebijakan Lingkungan: Dari Regulasi hingga Implementasi
Di Indonesia, berbagai regulasi telah diterbitkan, seperti UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang sekarang juga diatur dalam UU 6/2023 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah terkait, KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis), serta AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan). Namun, pertanyaannya bukan lagi sekadar ada atau tidaknya kebijakan, melainkan bagaimana implementasinya di lapangan.
Kasus seperti PLTU Celukan Bawang dan Reklamasi Teluk Benoa adalah contoh nyata bagaimana kebijakan lingkungan sering kali tunduk pada kepentingan bisnis dan segelintir orang yang memiliki kekuasaan. Proyek-proyek besar ini diklaim sebagai bagian dari pembangunan nasional, tetapi di sisi lain menimbulkan dampak lingkungan yang sangat serius yang bahkan lintas wilayah dan lintas pulau. Di sinilah terlihat bahwa keputusan politik sering kali lebih mempertimbangkan keuntungan ekonomi jangka pendek dibandingkan keberlanjutan lingkungan dalam jangka panjang.