Di benak banyak orang, kepolisian seharusnya menjadi benteng terakhir dalam menjaga ketertiban dan keadilan di masyarakat. Sosok polisi yang berwibawa, berintegritas, dan siap menolong siapa saja yang membutuhkan, sering kali diromantisasi dalam film, buku, dan propaganda negara. Namun, ketika realita berbicara, citra tersebut kerap kali bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan.
Berapa kali kita membaca berita tentang polisi yang justru terlibat dalam tindak kriminal? Kasus suap, kekerasan berlebihan, bahkan keterlibatan dalam jaringan narkotika dan paling parah pembunuhan hal ini menggambarkan apa yang di benak masyarakat bukan lagi sekadar tudingan kosong. Namun dalam banyak kasus, kepolisian justru menjadi bagian dari masalah ketimbang menjadi solusi bagi masyarakat.
Lantas, apakah problematika kepolisian ini murni karena individu-individu yang menyimpang, atau ada masalah yang lebih besar dalam sistem itu sendiri? Untuk memahami ini lebih dalam, kita perlu menelaah berbagai aspek yang menyelimuti institusi kepolisian, dari korupsi sistemik, penyalahgunaan wewenang, hingga lemahnya transparansi dan akuntabilitas.
Antara Penegak Hukum dan Mafia Berbaju Seragam
Tidak bisa dipungkiri, korupsi di tubuh kepolisian adalah salah satu masalah paling krusial. Transparency International dalam berbagai laporannya selalu menempatkan lembaga kepolisian sebagai salah satu institusi paling korup di berbagai negara, termasuk Indonesia.
Korupsi dalam kepolisian bukan hanya berbentuk suap kecil-kecilan yang dilakukan oleh petugas lalu lintas di jalan raya. Di balik layar, ada skema yang jauh lebih besar, seperti perlindungan terhadap sindikat narkotika, jual-beli jabatan, hingga praktik mafia hukum yang menyusup ke berbagai aspek kehidupan masyarakat.
Sebagai contoh, kasus eks Kadiv Propam Polri, Irjen Ferdy Sambo, yang mengguncang publik pada 2022, menjadi bukti bahwa problematika kepolisian bukan hanya sebatas oknum, tetapi sudah menjadi bagian dari sistem yang kompleks. Kasus ini memperlihatkan bagaimana jaringan kekuasaan dalam kepolisian dapat memanipulasi fakta, mengendalikan opini publik, dan bahkan berusaha menutupi kejahatan yang dilakukan oleh anggotanya sendiri.
Jika seorang perwira tinggi bisa memiliki kuasa sebesar itu untuk merekayasa sebuah kasus pembunuhan, bagaimana dengan perwira-perwira lainnya yang mungkin memiliki kepentingan serupa? Bagaimana dengan anggota di level bawah yang melihat praktik semacam ini sebagai sesuatu yang lumrah?
Dari Pengamanan Demonstrasi hingga Interogasi yang Tidak Berprikemanusiaan
Ketika berbicara tentang penyalahgunaan wewenang, kita tidak bisa mengabaikan brutalitas polisi yang sering kali menjadi momok bagi masyarakat. Kasus kekerasan oleh aparat terhadap warga sipil telah terjadi berulang kali, baik dalam pengamanan aksi demonstrasi, interogasi tersangka, hingga dalam situasi yang seharusnya bisa diselesaikan secara persuasif.