RESMI. Pemerintah melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) enam menteri telah membubarkan organisasi Front Pembela Islam (FPI), Rabu (30/12/20).
Meski begitu, pembubaran FPI sekaligus dinyatakan sebagai organisasi terlarang, bukan berarti sengkarut diantara pemerintah dengan kelompok Islam garis kanan ini usai. Dalam beberapa waktu ke depan sepertinya bakal tetap panas.
Terlebih, organisasi yang dibesut Habib Rizieq Shihab ini bukan pihak-pihak yang gampang menyerah dan langsung tunduk dengan pemerintah. Buktinya, begitu dibubarkan, mereka langsung mendeklarasikan FPI baru. Kali ini akronim dari Front Persatuan Islam.
Meski namanya sudah dirubah menjadi Front Persatuan Islam, bukan berarti tidak akan ada ancaman. Sepanjang polah mereka masih tetap meresahkan masyarakat dengan segala persekusi, provokatif dan menonjolkan intoleransi. Pemerintah dan warga masyarakat tetap akan dihadapkan pada permasalah serupa.
Untuk itu, pemerintah khususnya aparat keamanan jangan pernah mengendurkan sikap tegasnya, seperti yang telah dipertontonkan beberapa waktu terakhir. Lengah sedikit, mereka mungkin akan kembali besar. Sebab, petinggi, pengurus dan anggotanya masih itu-itu saja.
Artinya, tujuan mereka berorganisasi pun kurang lebih sama. Merongrong pemerintahan dan senantiasa bersebrangan.
Sebenarnya tidak masalah jika mereka hendak bersebrangan. Toh, ini negara demokrasi.
Hanya, jika sikap bersebrangan ini tidak didasari niat untuk sama-sama membangun bangsa, malah cenderung ingin melumpuhkan dan menyerang kedaulatan pemerintah, tentu bakal berbahaya. Untuk itu, sekali lagi jangan mentang-mentang FPI versi lama telah dibubarkan, pemerintah langsung kembali tidur.
Namun, kita tentu berharap dengan lahirnya Front Persatuan Islam, bisa benar-benar mempersatukan umat muslim tanah air. Tanpa ada niatan neko-neko, selain ikut menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Semoga. Meski rasanya cukup sulit.
Kembali pada soal pembubaran FPI versi lama. Kelompok Islam kanan ini sebenarnya telah sejak lama diharapkan masyarakat untuk dibubarkan.
Namun, pemerintah sepertinya belum memiliki cukup nyali. Mungkin, karena pengikutnya yang begitu banyak, sehingga pihak penguasa ini khawatir terjadi konflik sosial lebih parah. Bisa jadi.