Agama Dalam Strategi Politik Antara Keyakinan dan Kepentingan

Hubungan antara agama dan politik telah menjadi perdebatan klasik dalam penelitian ilmu sosial. Di Indonesia, negara yang sangat religius dan multi-masyarakat, hubungan antara keduanya tidak hanya normatif, tetapi juga sangat strategis dalam praktik politik sehari-hari. Artikel ini membahas secara akademis bagaimana agama berperan dalam strategi politik antara idealisme dan minat keyakinan. Agama memainkan peran strategis dalam membangun struktur nilai dan norma masyarakat dan negara. Dalam konteks politik, agama sering digunakan sebagai sumber legitimasi dogmatis untuk aturan negara dan pedoman publik. Negara menggunakan agama untuk mengikat warga negara dan mematuhi aturan yang ada, tetapi agama memberikan kerangka kerja moral dan etika untuk aktor politik. Namun, hubungan ini bersifat timbal balik dan dinamis. Jika kekuatan agama terlalu dominan dalam negara, akan lahir bentuk negara teokrasi yang rentan terhadap hipokrisi moral dan etika. Sebaliknya, jika negara terlalu mendominasi agama, maka lahirlah negara sekuler yang cenderung memarjinalkan peran agama dalam kehidupan publik. Relasi ideal antara agama dan politik adalah keseimbangan, di mana keduanya saling melengkapi tanpa saling menegasikan. Dalam praktik politik modern, agama sering digunakan sebagai bagian dari strategi untuk memenangkan kekuasaan. Bentuk -bentuk politisasi agama termasuk mobilisasi simbolik, seperti penggunaan atribut dan pemandu agama dalam kampanye. Pelabelan ideologis, yaitu, memberikan perangko "luar biasa", "anti-Islam" atau "orang-orang yang tidak percaya" kepada musuh-musuh politik. Pengembangan cerita identitas di mana agama digunakan sebagai identitas yang berbeda antara "kita" dan "itu." Kerja sama dengan sistem agama, di mana sistem agama adalah bagian dari jaringan listrik. Strategi ini sering muncul dalam masyarakat dengan dinamika politik, seperti pemilihan umum, terutama sentimen agama yang kuat. Dalam konteks ini, agama tidak lagi tersedia sebagai sumber etika, tetapi sebagai sarana pemilihan. Politisasi agama dapat menciptakan polarisasi pemilih berdasarkan identitas agama, dengan kualifikasi kandidat politik, program, dan file keberhasilan yang melarikan diri dari mata pemilih. Fenomena ini ditunjukkan dalam pemilihan regional DKI Jakarta 2017, masalah agama digunakan dalam skala besar, menyebabkan perpecahan tajam dalam masyarakat dan pelanggaran kebebasan beragama dan iman. Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa alasan yang lemah untuk ideologi dan program partai politik Indonesia telah menyebabkan cara paling sederhana yang digunakan untuk meningkatkan identitas dan mendapatkan dukungan skala besar. Dalam keadaan seperti itu, agama tidak lagi menjadi sumber nilai, dan bukanlah cara praktis untuk mencapai kekuasaan. Secara teori, hubungan agama dan politik dapat dipahami melalui berbagai pendekatan. Jonathan Fox, misalnya, menunjukkan pluralitas sikap negara terhadap agama dan politik, mulai dari sangat sekuler hingga sangat religius. Dalam konteks Indonesia, pluralitas ini membutuhkan pengelolaan hubungan agama dan politik yang komprehensif, toleran dan adil. Penting untuk menekankan bahwa menggunakan agama untuk keuntungan politik tidak selalu memiliki hubungan langsung dengan agama itu sendiri. Sementara motivasi utama adalah kepentingan ekonomi atau industri, topik -topik agama aktor politik sering digunakan sebagai strategi untuk mendapatkan legitimasi dan dukungan. Agama dalam strategi politik Indonesia adalah fenomena kompleks yang melibatkan daya tarik antara keyakinan normatif dan kepentingan praktis. Agama dapat menjadi sumber nilai -nilai politik dan moralitas, tetapi dapat dimanipulasi sebagai alat untuk kebijakan identitas. Efek negatif dari politisasi agama meliputi polarisasi sosial, konflik horizontal, dan penurunan kualitas demokrasi. Hubungan yang ideal antara agama dan politik adalah keseimbangan yang mengintensifkan penciptaan kehidupan bagi rakyat dan bangsa, yang harmonis dan inklusif.