Agaknya, sekarang, Presiden Jokowi harus menanggung akibatnya dari memilih seorang kader partai politik menjadi Jaksa Agung. Padahal ketika ia memilih HM Prasetyo, kader partai politik dari Partai NasDem itu, bayak pihak sudah memprotesnya, mengkritik dan mengingatkannya bahwa sangat keliru dan tinggi risikonya memilih Prasetyo sebagai Jaksa Agung. Sebab selain ia jelas-jelas murni seorang kader politik Partai NasDem (bahkan ketika itu dia adalah anggota DPR aktif periode 2014-2019), juga rekam jejak dan prestasinya selama berkarier di Kejaksaan Agung (jabatan terakhirnya di sana adalah Jaksa Muda Tindak Pidana Khusus) tidak pernah terdengar.
Sebaliknya nama Prasetyo pernah tercemar oleh kabar yang menyatakan ia diduga terlibat dalam kasus korupsi penjualan kayu cendana, ketika menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) NTT 1999-2000.
Selain itu, sampai sekarang di Kejaksaan Agung masih megendap kasus yang wajib diselesaikan oleh Jaksa Agung terkait dugaan penyalahgunaan kredit dari Bank Mandiri senilai Rp 160 miliar kepada PT Cipta Graha Nusantara (CGN).
Dalam kasus ini, PT CGN menerima kredit dari Bank Mandiri untuk pembelian Hotel Tiara, Medan. Diduga sejumlah dana mengalir ke rekening Metro TV milik Surya Paloh. Pengucuran kredit itu diduga menyalahi prosedur dan tidak mengindahkan asas kehati-hatian. Indikasinya adalah kredit itu disetujui dan dikucurkan dalam waktu relatif singkat.
Dengan latar belakang sebagai kader Partai NasDem dapatkah Prasetyo sebagai Jaksa Agung menangani kasus ini secara profesional, independen, jujur, adil, transparan, dan tegas?
Dengan rekam jejak dan latar belakangnya seperti ini, bagaimana bisa Jokowi mempercayai Prasetyo menduduki jabatan di bidang penegakan hukum setrategis Jaksa Agung ini?
Itulah contoh nyata dari para memerhati antikorupsi ketika memprotes dan mengingatkan Jokowi agar jangan memilih Prasetyo sebagai Jaksa Agung. Karena dengan latar belakangnya seperti itu ia sangat diragukan bisa bersikap jujur, adil, independen, dan profesional, terutama jika nanti ada kader Partai NasDem yang terlibat kasus kejahatan dan ditangani oleh Kejaksaan Agung, ya, seperti yang sekarang ini.
Jabatan Jaksa Agung. Jabatan ini harus steril dari kepentingan politik manapun. Untuk itu tidak seharusnya seorang kader partai politik diangkat sebagai Jaksa Agung.
Selain itu, dengan memilih Prasetyo dengan rekam jejak dan latar belakang seperti tersebut di atas sebagai Jaksa Agung dapat berarti pula Jokowi ingkar dengan janjinya sendiri bahwa ia akan memilih Jaksa Agung yang berintegritas tinggi dan bebas dari segala macam isu korupsi.
Namun, peringatan-peringatan tersebut diabaikan Jokowi, ia tetap melantik HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung, yang dilaksanakan pada 20 November 2014.
Jokowi Menuai Akibatnya