Kata pepatah sederas-derasnya hujan pasti akan reda juga. Pepatah tersebut sepadan dengan pernyataan bagaimanapun berkecamuknya perang namun pasti akan berakhir jua. Begitulah seumpama korupsi di Indonesia. Meskipun lagi parah-parahnya, tapi yakinlah pasti suatu saat akan berhenti pula.
Menurut laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) kerugian negara akibat korupsi meningkat secara signifikan dari tahun 2016 ke tahun 2017. Bahkan nilainya pun sangat spektakuler Rp 6,5 triliun dengan jumlah tersangka kasus korupsi mencapai 1.298 orang. Mengalami peningkatan dari tahun 2016, yang hanya terdapat 1.101 tersangka.
Modus korupsi yang paling banyak digunakan pada 2017 yakni penyalahgunaan anggaran yang mencapai 154 kasus dan menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 1,2 triliun. Kemudian diikuti modus penggelembungan harga atau mark up dan pungutan liar berturut-turut sebanyak 77 kasus dan 71 kasus. Jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN seperti Singapura dan Malaysia.
Tren kasus korupsi dari tahun ke tahun cenderung menurun. Artinya upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh "KPK" Singapura dan Malaysia sangat efektif. Untuk itu Indonesia perlu meniru praktik terbaik yang kedua negara tersebut lakukan.
Meskipun memiliki karakter dan modus korupsi yang tidak sama dengan Indonesia. Tetapi strategi yang tepat tentu saja dapat disesuaikan. Apalagi secara rumpun Indonesia, Singapura dan Malaysia mempunyai banyak kesamaan.
Di Singapura, 90 persen korupsi terjadi di sektor swasta. Sedangkan Malaysia 50 persen korupsi juga terjadi di sektor swasta. Di Indonesia, mayoritas korupsi terjadi di sektor pemerintahan.
Indonesia perlu mengubah pendekatan pencegahan korupsi dan penindakan. Bukan hanya dalam kasus besar, perkara kecil pun bisa mulai dicegah apabila terjadi potensi korupsi. Sistem pelaporan juga perlu dibangun sehingga, jika terjadi upaya penyuapan maka segera dapat dideteksi (early warning).
Inilah salah satu rahasia mengapa Singapura dan Malaysia selalu memiliki indeks korupsi yang cukup tinggi. Artinya tindak kejahatan korupsi rendah. Karena mereka tidak membiarkan sedikit apapun suap-menyuap atau mengambil uang yang bukan hak meskipun hanya beberapa dolar atau ringgit. Tetap diproses secara hukum.
Oleh karena itu jika Indonesia mau mengikuti jejak keberhasilan negara lain dalam upaya pemberantasan korupsi, maka terapkanlah strategi berikut ini. Saya akan mencoba membagi kepada tiga kategori strategi yaitu; pendidikan, pencegahan, dan penindakan.
1. Kurikulum berbasis anti korupsi
Langkah ini sangat bagus dalam rangka membangun cara pandang dan mind set peserta didik terhadap tindak pidana korupsi. Selain memberikan penguatan materi ajaran dalam seperangkat kurikulum juga mendorong untuk membangkitkan kesadaran generasi muda Indonesia dalam membentengi diri dari godaan korupsi.