Otonomi daerah di Indonesia menarik untuk direnungkan. Otonomi yang oleh beberapa ahli disebut otonomi big bang memiliki konsekuensi dengan berbagai penyesuaian. Penyesuaian-penyesuaian ini saya sebut sebagai bentuk perubahan sosial yang dapat dilihat dari penggunaan bahasa.
Mengapa tertarik dengan penggunaan bahasa? Pada masa sekarang ini bermacam-macam individu bekerja dalam berbagai disiplin ilmu mulai mengenali cara-cara di mana perubahan dalam penggunaan bahasa terkait dengan proses sosial dan budaya yang lebih luas, dan karenanya mulai menghargai pentingnya menggunakan analisis bahasa sebagai metode untuk mempelajari perubahan sosial. Bahasa itu menandakan realitas di pengertian mengkonstruksi makna untuk itu, bukan wacana dalam hubungan pasif dengan realitas, dengan bahasa hanya mengacu pada objek yg dianggap diberikan dlm kenyataan.
Nah kemudian muncul analisis wacana yang disebut analisis wacana kritis (AWK). Pendekatan untuk analisis wacana berdasarkan linguistik. Pandangan referensial tentang hubungan antara bahasa dan kenyataan umumnya telah diandaikan dalam linguistik dan bahasa merupakan bagian yang tidak dapat direduksi dari kehidupan sosial, yang secara dialektis saling berhubungan dengan unsur-unsur kehidupan sosial lainnya, sehingga analisis dan penelitian sosial harus selalu memperhatikan bahasa. Ini berarti bahwa salah satu cara produktif melakukan kajian sosial adalah melalui fokus pada bahasa, menggunakan beberapa bentuk analisis wacana. Ini bukan masalah mereduksi kehidupan sosial menjadi bahasa, mengatakan bahwa segala sesuatu adalah wacana, sebenarnya bukan begitu.
Sebaliknya, ini adalah salah satu strategi analitis di antara banyak, dan sering kali masuk akal utk menggunakan analisis wacana dalam hubungannya dengan bentuk analisis lain, misal etnografi atau bentuk analisis kelembagaan.
Pada kesempatan ini saya memberikan contoh sekelumit penggunaan bahasa dalam konteks otonomi. Apa definisi otonomi? Menurut kamus Merriam-Webster, otonomi bermakna:
1: the quality or state of being self-governing especially : the right of self-government The territory was granted autonomy;2 : self-directing freedom and especially moral independence personal autonomy; 3 : a self-governing state.
Self-government bermakna pemerintah di bawah kendali dan arahan penduduk suatu unit politik daripada oleh otoritas luar. self-governing bermakna memiliki kendali atau aturan atas diri sendiri, dan Self-directing bermakna mengarahkan atau mengelola (sesuatu, seperti pekerjaan, studi, atau investasi seseorang) untuk atau oleh diri sendiri.
Bagaimana otonomi daerah di Indonesia? Dalam kurun waktu lima belas tahun, sudah ada tiga undang-undang (UU) tentang pemerintahan daerah. bagaimana definisi otonomi daerah dalam tiga UU pemerintahan daerah tersebut?
UU 22 Tahun 1999
Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
UU 32 Tahun 2004