"Kami ini tak berbeda dengan warga kebanyakan. Tugas utama kami adalah mewakili rakyat, jadi tak pantas rasanya jika kami diistimewakan." —Per-Anne Hakansson, anggota parlemen Swedia.
**
Swedia merupakan negara yang terletak di Eropa Utara, dengan ibu kota Stockholm, tepatnya berada di kawasan Skandinavia. Negara ini merupakan yang terbesar di wilayah Nordik dan termasuk negara dengan kepadatan penduduk terendah di dunia.
Ada hal menarik di Swedia: gaji guru dan gaya hidup anggota parlemen yang patut dijadikan contoh serta bahan pembelajaran bagi negara-negara lain. Di Swedia, profesi guru tidak dipandang sebelah mata. Mereka menerima gaji yang layak, bahkan tergolong tinggi dibandingkan rata-rata gaji nasional.
Seorang guru sekolah dasar dapat memperoleh sekitar Rp48 juta per bulan, sedangkan guru sekolah menengah atas atau guru dengan pengalaman panjang bisa mencapai Rp55 juta perbulan.
Namun, tingginya gaji bukan untuk gaya hidup mewah—melainkan untuk menjamin stabilitas, motivasi, dan kualitas pendidikan. Pajak penghasilan di Swedia cukup tinggi, sehingga gaji bersih yang dibawa pulang lebih rendah. Misalnya, guru dengan gaji Rp50 juta per bulan hanya membawa pulang sekitar Rp39 juta setelah pajak.
Biaya hidup untuk lajang sekitar Rp13-14 juta per bulan, dan untuk guru berkeluarga bisa mencapai Rp50 juta per bulan—jadi gaji guru tetap tergolong sejahtera.
Bagaimana dengan gaji dan Gaya Hidup Anggota Parlemen Swedia?
Disini uniknya, anggota parlemen Swedia (Riksdag) hidup dengan prinsip kesederhanaan dan kesetaraan. Gaji mereka sekitar Rp98 juta per bulan. Sekitar 1,5 kali lipat dari rata-rata gaji warga biasa.
Gaji mereka sekitar Rp98 juta per bulan, hanya sedikit lebih tinggi dari guru senior. Tapi yang paling mencolok bukan jumlahnya, melainkan gaya hidup mereka. Anggota parlemen Swedia terbiasa menggunakan transportasi umum seperti bus dan kereta saat menuju gedung parlemen tempat menjalankan tugas, alih-alih mengandalkan mobil dinas.
Anggota parlemen Swedia juga tinggal di apartemen kecil, mencuci sendiri di binantu umum. Kantor mereka hanya seluas 8 meter persegi, tanpa sekretaris pribadi. Tidak ada imunitas hukum khusus—mereka bisa diadili seperti warga biasa.