Lihat ke Halaman Asli

asep gunawan

Pengabdi di Kabupaten Kepulauan Sula

APBN 2026 Antara Defisit, Utang, dan Janji Rakyat Sejahtera

Diperbarui: 18 Agustus 2025   22:43

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Ilustrasi Pertumbuhan ekonomi Indonesia 2025 (Sumber: pexels.com/id-id/foto/waktu-uang-koin-konseptual-11899617)

Disclaimer: Tulisan ini merupakan catatan singkat setelah mendengarkan dan membaca kembali pidato tentang RAPBN 2026, sebagai refleksi pribadi, bukan analisis resmi atau teknis, untuk satu tahun mendatang dari harapan anak-anak di kepulauan yang hidup di era 80 Tahun Indonesia Merdeka. Suara ini datang dari pesisir pantai, dari masyarakat yang ingin memastikan bahwa janji negara benar-benar sampai ke daerah-daerah terpencil.

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2026 memperkirakan angka triliunan rupiah yang sulit untuk dibayangkan dan dipahami oleh masyarakat kecil. Di balik isu defisit dan utang, terdapat harapan akan kesejahteraan yang masih harus dibuktikan. 

Apakah janji itu akan benar-benar dirasakan oleh rakyat?

Potret RAPBN 2026

Dalam pidatonya, Presiden menyampaikan gambaran umum tentang arah fiskal Indonesia. Belanja negara direncanakan sebesar Rp3.786,5 triliun dengan pendapatan direncanakan sebesar Rp3.147,7 triliun.

Defisit yang muncul mencapai Rp638,8 triliun atau 2,48 persen dari PDB. Angka ini masih dianggap aman, tetapi juga ada janji yang lebih berani untuk "mengejar"target APBN tanpa defisit di tahun 2027 atau 2028.

Ada program-program besar yang tetap dilanjutkan. Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp335 triliun untuk 82,9 juta penerima. Subsidi energi sebesar Rp402,4 triliun. Pendidikan mencapai Rp757,8 triliun. Kesehatan sebesar Rp244 triliun.

Semua ini menunjukkan keinginan agar dana APBN benar-benar hadir di ruang hidup rakyat sehari-hari. Misalnya, ketika anak-anak di desa bisa mendapat makanan bergizi gratis di sekolah. Atau ketika puskesmas kecil di daerah punya tenaga kesehatan yang cukup.

Utang dan Ruang Fiskal

Data terbaru menunjukkan utang pemerintah sudah mencapai Rp9.105 triliun per April 2025, atau sekitar 37,9 persen dari PDB.

Meskipun angka ini masih di bawah batas aman, kita tetap perlu waspada. Jika tren ini berlanjut, jumlah utang tersebut bisa semakin besar di akhir tahun.

Pertanyaan penting bagi kita sebagai warga biasa bukan hanya seberapa besar utang itu, tetapi juga apakah utang tersebut benar-benar digunakan untuk hal-hal yang kita rasakan. Apakah untuk pendidikan anak-anak, makanan bergizi, atau pelayanan kesehatan yang lebih baik.

Halaman Selanjutnya


BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline