Jokowi dan Penyederhanaan Pengamalan Pancasila

Problem-problem sosial dan politik bukanlah goal yang dicita-citakan para pendiri bangsa. Juga bukanlah goal yang dicari dan diharapkan generasi penerus bangsa. Ini sebuah anomali yang tidak bisa dihindari dalam sejarah, namun perlu dihadapi dan diselesaikan. Mengapa? Sebab, kedewasaan bangsa ini tidak hanya diukur dari seberapa besar ia mampu menghindari masalah, tetapi juga diukur dari seberapa besar ia mampu mengatasi masalahnya. Lantas, apa yang dapat kita lakukan?

Presiden Joko Widodo/Penetapan hari lahir Pancasila itu dituangkan dalam Keppres No. 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila yang ditandatangani 1 Juni 2016/Laily Biro Pers Setpres.dok

Pada suatu kesempatan, tepatnya saat menjelaskan apa artinya revolusi mental, Jokowi bilang,"Tanpa pembangunan manusia yang kita dahulukan, sekaya apapun sebuah negara, provinsi, ya, percuma. Kuncinya di pembangunan manusia.” Jika demikian maka, sekali lagi, pilihan kelahiran kembali atau revolusi mental adalah pilihan yang cukup realistis sekaligus menjadi sebuah imperatif moral bagi kita di tengah-tengah belitan chaos sosial-politik saat ini.

Dengan panduan (1) Ketuhanan Yang Maha Esa, (2) Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, (3) Persatuan Indonesia, (4) Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan (5) Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, kita semua dituntut untuk memikul tanggung jawab moral ini, serentak siap untuk dilahirkan kembali. Apakah saya terlampau menyederhanakan makna dari momentum 1 Juni 2016 di Bandung kemarin? Anda bebas menilainya. Itu saja dulu deh. Wasalam.

Bagas De'

 Tinggal di Nitra, Slovakia