Bantaeng, Rabu (12/09). Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Kabupaten Bantaeng kembali mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Bantaeng yang dikomandoi Ridho, salah seorang ASN pada Dinas PPKB (Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana).
Kehadiran ASN dalam rangka Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama BPKAD (Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah) yang mana dipimpin langsung Kepala Badan, Abdul Rasyid bersama Sekretaris dan para Kepala Bidang. Rasyid berjanji siap membayarkan TPP selama 8 bulan, paling lambat awal Oktober 2018.
"Insya Allah akan kita bayar TPP awal bulan depan untuk 8 bulan. Tinggal kita tunggu Pembahasan Anggaran Perubahan APBD", janjinya disambut tepukan hadirin.
Disambung Darwis, salah seorang legislator yang menerima kedua pihak sekaligus memimpin RDP. Dirinya menerangkan jika pembayaran TPP belum bisa dilakukan bulan ini karena belum ada APBD Perubahan.
"Pembayaran TPP setelah APBD Perubahan. Suka tidak suka, ini regulasi yang mengatur. Hari ini BPKAD sudah beri harapan", pungkasnya.
Sementara itu, koordinator aksi bernama lengkap Sahruddin Daeng Ridho, menyayangkan karena TPP ada dalam tubuh APBD Pokok 2018. Namun tidak dibayarkan dan justru harus menunggu lagi anggaran perubahan. Belum lagi pembayaran Tunjangan Beban Kerja diluar TPP bagi aparatur BKAD, sedang instansi lain tidak dapat seperti BSB yang lebih tinggi beban kerjanya.
Lebih lanjut Ridho menyampaikan tuntutan berikutnya terkait sistem pengelolaan keuangan daerah yang olehnya disebut ada kejanggalan dan terkesan diskriminatif. "Kalau ada di DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) artinya sudah siap anggarannya. Tapi kalau OPD minta pencairan selalu dikatakan tidak ada anggaran. Jadi kemana itu dana?".
Suasana jadi memanas di tengah RDP. Ridho gebrak meja berulang kali memaksa agar pertanyaannya dijawab. Demikian halnya tuntutannya mewakili mayoritas ASN di Bantaeng dapat diwujudkan, baik tentang TPP maupun transparansi tata kelola keuangan. Kali ini lebih banyak ASN menyertainya dibanding Senin lalu (10/09) saat menggelar aksi damai terkait tidak dibayarkannya TPP (Tunjangan Penghasilan Pegawai). (AMBAE)
salam #AMBAE
