Perlukah Jokowi Mengikuti Jejak Ekonomi Trump?

Sosok fenomenal Trump dengan narasi  American First terus menuai kontroversi. Narasi tersebut antara lain diwujudkan dengan pembatasan imigran Muslims, membangun tembok Meksiko, dan yang terus viral adalah perang dagang dengan Tiongkok. Trump menaikan tarif impor yang gila-gilaan atas produk Tiongkok yang sebelumnya tidak pernah diterapkan negara KFC ini Pasca PD II. 

Trump cuekin pandangan berbagai profesor ekonomi termasuk pandangan profesor-profesor dari UCLA Berkley, Chicago, dan Boston University yang sangat kontra dengan kebijakan hambatan impor untuk perlindungan industri dalam negeri. Trump juga cuekin aturan pengenaan tarif WTO demi prinsip American First tersebut.

Lebih menarik lagi, Trump tidak mendelegasikan kebijakan ini kepada kementerian/lembaga negara yang terkait. Trump saling memimpin kebijakan ini sehingga tidak menimbulkan polemik antar kementerian dan lembaga negara yang terkait dan mereka itu tinggal melakukan penyesuaian saja. Trump juga sangat getol mengkampanyekan tarif bea masuk tinggi atas produk impor asal negara tirai bambu, Tiongkok.

Jika Trump terlibat langsung dengan kebijakan impor negara Paman Sam ini, maka itu berbeda dengan Jokowi. Sejauh ini Jokowi lebih banyak berdiam diri dan menyerahkan urusan impor terutama impor pangan ke kementerian dan lembaga negara yang terkait. Misalnya, Bulog, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Perdagangan paling banyak bersuara atas kebijakan dan/atau kisruh serta polemik impor pangan Indonesia. 

Terkini adalah polemik impor daging ayam Brasil. Menurut Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita kran impor daging ayam asal Brasil wajib dibuka sebagai wujud kepatuhan Indonesia pada WTO. Kutipan penuh pernyataan Beliau yang dirilis oleh FinanceDetik, klik di sini, adalah :

"Intinya impor ke sini, itu harus ada karena tidak mungkin kita menyatakan tidak bisa, kalau kita melarang, melanggar ketetapan WTO, ya kita pasti salah." 

lihat juga: Jerat WTO pada Industri Unggas - Kolom Tempo.co

Sebagai ekonom penulis setuju dengan keputusan Lukita untuk membuka kran impor daging ayam dari Brasil. Penulis juga sepakat bahwa impor itu wajib halal yang mencakup adanya sertifikat halal. Namun itu perlu ditambah dengan kebijakan perlindungan industri unggas dalam negeri utamanya UMKM. Kebijakan perlindungan itu paling ideal jika diterapkan dengan skim tarif impor yang tinggi seperti yang dilakukan oleh Trump untuk produk Tiongkok.

Rekomendasi penulis ini konsisten dengan inisiatip Pak Enggar untuk melawan kebijakan Uni Eropa yang akan mengenakan bea masuk 8-18% atas impor biodiesel Indonesia. Disini Menperdag Enggar, yang juga politisi Partai Nasdem, berencana mengenakan tarif bea masuk retaliasi 20-25% terhadap impor produk olahan susu dari Eropa. 

Penulis sangat menolak kebijakan perlindungan industri dalam negeri termasuk industri unggas dengan menggunakan skim kuota impor seperti yang berlaku sejauh ini. Skim kuota impor itu tidak transparans, merugikan keuangan negara, merugikan konsumen dalam negeri, menciptakan polemik yang berkepanjangan, serta membuka peluang korupsi. 

Silah lihat Meluruskan Peran Stabilisasi Harga Pangan Pemerintah, klik di sini.

Lihat itu kejadian terkini OTT KPK atas kasus kuota  impor bawang merah yang melibatkan salah seorang anggota DPR RI. Sebelumnya kasus OTT KPK terkait kuota impor gula yang melibatkan salah seorang Hakim Konstitusi. Sebelumnya lagi kasus OTT KPK terkait kuota impor sapi dan daging sapi yang melibatkan salah seorang Ketum Parpol. 

Tidak tertutup kemungkinan itu merupakan puncak gunung es korupsi kuota impor pangan Indonesia. Tidak tertutup kemungkinan masif dan sistematis nya kasus korupsi kuota impor pangan yang tidak tersentuh oleh aparat penegak hukum.  

Seperti sudah disinggung diatas, skim kuota impor ini terus menciptakan polemik timbul tenggelam. Polemik impor beras baru mereda tetapi tinggal menunggu waktu untuk viral kembali. Hal yang serupa untuk kasus impor bawang putih, kedelai, dan gandum, yang juga tinggal menunggu waktu untuk viral kembali.

lihat juga: Jelang Panen Raya, Jangan Biarkan Beras Petani Busuk di Gudang Bulog, klik disini.

Untuk itu Jokowi perlu terjun langsung, layaknya seperti Presiden negara McDee tersebut diatas,  memimpin dan mengkampanyekan skim kebijakan tarif impor pangan Indonesia. Jokowi perlu langsung turun tangan karena banyak sekali orang-orang kuat yang berusaha mempertahankan rezim kuota impor Indonesia yang ada sejauh ini. Keterlibatan langsung Jokowi akan sangat manjur untuk meredam movements orang-orang kuat tersebut yang tidak tertutup kemungkinan  juga ada dalam kabinet dan/atau anggota koalisi Jokowi sendiri.

Diatas kesemua itu, usulan agar Jokowi memimpin langsung skim tarif impor pangan Indonesia bersesuaian dengan narasi mulia kebijakan impor pangan yang pernah disuarakan Beliau diawal periode pertama dulu. Ketika itu Presiden Jokowi berjanji akan menerapkan kebijakan impor pangan dengan prinsip melindungi produsen dalam negeri utamanya para petani/peternak gurem, memelihara daya beli konsumen, pro pedagang dan distributor pangan, dan yang tak kalah pentingnya memberikan kontribusi aliran uang masuk ke kas negara yang significant.

Beliau memang tidak secara spesifik mengatakan bentuk konkrit dari kebijakan tersebut. Namun, semua ekonom akan mengatakan bahwa bentuk konkrit tersebut adalah skim hambatan tarif, tariff barriers, TBs, seperti yang praktekan oleh Trump sekarang ini. Semua ekonom juga akan menolak hambatan bukan tarif, NTBs, termasuk rezim kuota impor yang juga diterapkan Indonesia sejauh ini.

Pak Presiden Jokowi. Ini kesempatan terakhir untuk mewujudkan segenggam cita-cita mulia yang pernah diucapkan dahulu.