Silah lihat Meluruskan Peran Stabilisasi Harga Pangan Pemerintah, klik di sini.
Lihat itu kejadian terkini OTT KPK atas kasus kuota  impor bawang merah yang melibatkan salah seorang anggota DPR RI. Sebelumnya kasus OTT KPK terkait kuota impor gula yang melibatkan salah seorang Hakim Konstitusi. Sebelumnya lagi kasus OTT KPK terkait kuota impor sapi dan daging sapi yang melibatkan salah seorang Ketum Parpol.Â
Tidak tertutup kemungkinan itu merupakan puncak gunung es korupsi kuota impor pangan Indonesia. Tidak tertutup kemungkinan masif dan sistematis nya kasus korupsi kuota impor pangan yang tidak tersentuh oleh aparat penegak hukum. Â
Seperti sudah disinggung diatas, skim kuota impor ini terus menciptakan polemik timbul tenggelam. Polemik impor beras baru mereda tetapi tinggal menunggu waktu untuk viral kembali. Hal yang serupa untuk kasus impor bawang putih, kedelai, dan gandum, yang juga tinggal menunggu waktu untuk viral kembali.
lihat juga: Jelang Panen Raya, Jangan Biarkan Beras Petani Busuk di Gudang Bulog, klik disini.
Untuk itu Jokowi perlu terjun langsung, layaknya seperti Presiden negara McDee tersebut diatas,  memimpin dan mengkampanyekan skim kebijakan tarif impor pangan Indonesia. Jokowi perlu langsung turun tangan karena banyak sekali orang-orang kuat yang berusaha mempertahankan rezim kuota impor Indonesia yang ada sejauh ini. Keterlibatan langsung Jokowi akan sangat manjur untuk meredam movements orang-orang kuat tersebut yang tidak tertutup kemungkinan  juga ada dalam kabinet dan/atau anggota koalisi Jokowi sendiri.
Diatas kesemua itu, usulan agar Jokowi memimpin langsung skim tarif impor pangan Indonesia bersesuaian dengan narasi mulia kebijakan impor pangan yang pernah disuarakan Beliau diawal periode pertama dulu. Ketika itu Presiden Jokowi berjanji akan menerapkan kebijakan impor pangan dengan prinsip melindungi produsen dalam negeri utamanya para petani/peternak gurem, memelihara daya beli konsumen, pro pedagang dan distributor pangan, dan yang tak kalah pentingnya memberikan kontribusi aliran uang masuk ke kas negara yang significant.
Beliau memang tidak secara spesifik mengatakan bentuk konkrit dari kebijakan tersebut. Namun, semua ekonom akan mengatakan bahwa bentuk konkrit tersebut adalah skim hambatan tarif, tariff barriers, TBs, seperti yang praktekan oleh Trump sekarang ini. Semua ekonom juga akan menolak hambatan bukan tarif, NTBs, termasuk rezim kuota impor yang juga diterapkan Indonesia sejauh ini.
Pak Presiden Jokowi. Ini kesempatan terakhir untuk mewujudkan segenggam cita-cita mulia yang pernah diucapkan dahulu.
