Almizan Ulfa
Almizan Ulfa Pensiunan Peneliti Utama Kementerian Keuangan RI

Just do it. kunjungi blog sharing and trusting bogorbersemangat.com, dan, http://sirc.web.id, email: alulfa@gmail.com, matarakyat869@gmail.com

Selanjutnya

Tutup

Pemerintahan Pilihan

Salah Kaprah Pembangunan Infrastruktur Jokowi

12 Februari 2019   10:05 Diperbarui: 12 Februari 2019   12:09 749 4 5
Salah Kaprah Pembangunan Infrastruktur Jokowi
kepadatan jalan tol: Dokpri

Lima hari lagi putaran kedua Debat Pilpres 2019 akan digelar. Debat yang akan diselenggarakan pada tanggal 17 Februari ini antara lain akan mengusung tema infrastruktur. Apa ya kira-kira yang akan ditanyakan oleh moderator debat? Apa yang akan dijelaskan oleh Jokowi dan apa kritik yang akan dilontarkan oleh Prabowo?

Banyak yang memuji kiprah pembangunan infrastruktur Jokowi. Penulis sendiri menyebut Jokowi sebagai Daendels van Java untuk keberhasilannya membangun jaringan Tol Trans Jawa. Di sisi lain tidak kurang banyak juga yang mencelanya. Yang mencelanya tidak hanya dari kubu Jokowi tetapi juga dari pihak yang relatif netral seperti ekonom kondang UI, Faisal Basri.

Penulis sendiri terlepas dari kekaguman atas kehebatan Si Krempeng Tenaga Banteng ini merasa nelongso melihat skim pembiayaan pembangunan infrastruktur jalan tol ini. Mengapa? Pembangunan berbagai jaringan jalan tol tersebut menelan biaya yang sangat besar. Ratusan triliunan rupiah uang negara sudah digelontorkan untuk proyek-proyek jalan tol tersebut. Dan, ini dibiayai dengan utang sehingga utang negara meningkat berlipat kali. 

Apa lacurnya? Setelah proyek selesai, pengelolaan jalan tol itu di serahkan ke swasta. Betul itu sebagian diserahkan ke BUMN seperti PT Persero Jasa Marga. Tapi itu kan perusahaan dan uangnya, jika ada, tidak masuk langsung ke kas negara. 

Apa ada yang dapat mengakses informasi seberapa banyak atau seberapa sedikit setoran perusahaan swasta dan/atau BUMN jalan tol ke Pemerintah? Saya yakin tidak ada yang dapat mengaksesnya karena laporan keuangan perusahaan-perusahaan jalan tol tersebut, jika disediakan di website, sengaja dikaburkan. Lebih miris lagi, setoran dividen BUMN jalan tol ke kas negara sangat-sangat kecil.

Berbeda dengan pembangunan infrastruktur jalan tol di banyak negara. Katakan itu di Singapura, Malaysia, Thailand, New Zealand, dan Australia, sebagai beberapa contoh. Swasta yang membangun tanpa uang negara dan ketika proyek selesai aset dan pengelolaan diserahkan ke negara.

Apakah isu yang menghujam langsung ke substansinya ini akan terangkat di Putaran Kedua Debat Pilpres 17 Februari nanti? Mungkin rekan Kompasianer yang super dapat memberikan jawaban.