Komunikasi politik mencangkup segala aktivitas komunikasi dalam sistem politik termasuk pesan-pesan yang disampaikan oleh pemerintah, partai politik, kandidat, dan kelompok kepentingan (Nimmo & Sanders, 1981). Komunikasi berperan penting dalam menentukan keberhasilan dari semua fungsi dalam sistem politik. Indonesia sebagai negara yang demokratis memberikan kebebasan berekspresi dan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses politik melalui media massa. Timothy Cook (1998:4) berpendapat bahwa media massa merupakan sebuah institusi politik yang menjadi salah satu pilar penegak demokrasi terutama di negara berkembang. Dengan kata lain, hubungan antara pesan politik, media, dan masyarakat sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan politik.
Masuknya partai politik ke dalam berbagai media komunikasi di Indonesia telah menjadi isu yang menjadi perbincangan di masyarakat. Seringkali media komunikasi dikendalikan oleh partai politik tertentu. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Merlyna Lim mencatat terdapat 13 kelompok yang menguasai kepemilikan media di Indonesia. Dapat kita lihat seperti partai NasDem yang memiliki Media Group, partai Perindo yang memiliki MNC Group, partai Demokrat yang berafiliasi dengan Koran Tempo, dan lain sebaginya. Hal tersebut dilakukan oleh berbagai partai politik untuk mencapai tujuan politiknya dengan cara mengontrol opini publik. Disisi lain, adanya dominasi partai politik dalam media komunikasi dapat menghambat kebebasan pers dan demokrasi di Indonesia.
Sebagian besar media komunikasi di Indonesia memperoleh pendapatan melalui iklan. Dengan adanya kesempatan tersebut, partai politik menggunakan kekuatan uang untuk beriklan dan mengalahkan pesaing politiknya. Hal tersebut menyebabkan media  menjadi kurang independen dan lebih pro terhadap partai politik tertentu dalam memberitakan isu-isu politik. Arryadi dkk (2017) berpendapat bahwa adanya partai politik dalam media komunikasi di Indonesia dapat menghambat kebebasan pers. Hal tersebut dilakukan untuk menciptakan citra positif dan mengontrol opini publik.
Selain itu, dominasi partai politik dalam media komunikasi di Indonesia dapat mengurangi kualitas konten dan narasi yang akan disampaikan ke publik. Partai politik memanfaatkan media dalam mengkampanyekan program kerja politiknya dengan memberikan narasi yang dapat membangun kepercayaan publik terhadap partai politik tersebut. Namun, hal tersebut dapat menimbulkan bias dan pemberitaan yang kurang objektif. Danoekoesoemo dan Chuzaifah (2021) berpendapat bahwa dominasi partai politik dalam media massa dapat meredukasi kualitas informasi yang disampaikan kepada masyarakat. Dengan hal tersebut dapat menghambat peran media sebagai pengawas sosial dan menghambat independensi media massa.
Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dengan membuat UU Pers. Undang-undang tersebut menjamin hak masyarakat dalam menerima informasi yang benar dan objektif serta memberikan kebebasan bagi media massa. Tetapi pada kenyataannya, UU tersebut masih sering dilanggar oleh beberapa partai politik. Masyarakat sipil melakukan aksi protes sebagai bentuk perjuangan melawan dominasi partai politik dalam media komunikasi  dan memperjuangkan kebebasan pers. Namun, hal tersebut seringkali mengalami hambatan dan tantangan karena masih terbatasnya ruang demokrasi dan kebebasan berekspersi di Indonesia. Buruknya kondisi pers di Indonesia diperparah oleh lemahnya pengawasan dan penegakan hukum oleh pemerintah terhadap segala pelanggaran undang-undang pers.
Tak dapat dipungkiri dalam mengatasi dominasi partai politik dalam media massa diperlukan kerja sama yang  baik antara pemerintah, masyarakat, dan media. Pemerintah harus tegas dalam memberikan sanksi bagi pelanggar UU Pers. Disisi lain, pemerintah juga harus memberikan ruang kebebasan dan perlindungan bagi media independen dalam menyebarluaskan informasi yang faktual dan objektif. Masyarakat dapat melakukan edukasi untuk meningkatkan pentingnya demokrasi dan kebebasan pers melalui media sosial. Disisi lain, masyarakat harus lebih teliti dan menyaring segala informasi yang diterima agar tidak terjadi penggiringan opini yang dilakukan 'oknum' partai politik melalui media massa. Media massa harus memberikan informasi yang objektif dan tanpa adanya pengaruh maupun tekanan dari partai politik tertentu. Disisi lain, media juga harus memberikan ruang bagi masyarakat sipil untuk menyampaikan opini dan kritik bagi pemerintah.
Dapat digarisbawahi bahwa dominasi partai politik dalam media komunikasi dapat menimbulkan dampak buruk bagi sistem demokrasi di Indonesia. Partai politik membatasi kebebasan pers dan mengontrol informasi yang diberikan kepada publik. Pemberitaan yang tidak netral dan objektif dapat mengasilkan masyarakat yang terkotak-kotak dalam pandangan politiknya. Diperlukan kerja sama yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan media dalam menanggulangi dominasi partai politik dalam media komunikasi di Indonesia.
REFERENSI
Arryadi, R., Yusuf, S. S., & Hidayat, N. (2017). Political Party Domination in Communication Media: A Case Study of the 2014 Elections in Indonesia. Ilmu Komunikasi, 49-60.
Danoekoesoemo, W., & Chuzaifah, Y. (2021). Political Parties' Dominance in Indonesia Mass Media: A Threat to the Freedom of the Press and the Quality of Information. The Journal of Social Sciences, 127-135.
Muhammadraihan_29. (2021, December 12). Media Masa dan Politik di Indonesia. Retrieved March 23, 2023, from KAPASITASILUSI: https://kapasitasilusi.blogspot.com/2021/12/media-masa-dan-politik-di-indonesia.html?m=1
Nainggolan, B. (2019). Dinamika Konsentrasi Pasar Industri Pertelevisian Nasional. Jurnal ASPIKOM, 770.
