Mohon tunggu...
ALI AKBAR HARAHAP
ALI AKBAR HARAHAP Mohon Tunggu... Kader HMI

Buat video youtube

Selanjutnya

Tutup

Politik

Pengkhianat Bangsa Harus Dibongkar: Demokrasi Bukan Panggung Oligarki

3 Oktober 2025   04:43 Diperbarui: 3 Oktober 2025   04:43 11
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

James C. Scott (1990) dalam Domination and the Arts of Resistance menjelaskan bahwa ketika elite mengkhianati rakyat, lahirlah "hidden transcript": narasi perlawanan yang disuarakan rakyat di ruang-ruang informal.

Kita melihatnya hari ini: satire politik di media sosial, kritik mahasiswa di jalanan, hingga munculnya gerakan moral di akar rumput. Namun, kanal perlawanan ini sering kali tak terorganisir. Tanpa arah yang jelas, ia bisa meledak menjadi populisme destruktif atau bahkan kekerasan.

Jalan Keluar: Perlawanan Non-Kekerasan

Sejarah menunjukkan: pengkhianat bangsa tidak tumbang oleh kekerasan, melainkan oleh strategi non-kekerasan yang sistematis. Gene Sharp (1973) menegaskan bahwa aksi non-kekerasan  boikot, mogok, petisi, advokasi hukum  lebih efektif dalam menekan elite karena:

1. Membebani biaya politik bagi penguasa.

2. Menambah legitimasi moral bagi rakyat.

3. Menarik dukungan publik dan internasional.

Transparency International (2023) pun menegaskan: negara yang membuka ruang partisipasi publik dan transparansi informasi lebih tahan terhadap korupsi dan pengkhianatan.

Penutup

Menjadi "peneror" bagi pengkhianat bangsa bukan berarti menebar bom atau peluru. Itu justru menjatuhkan rakyat ke jurang kekerasan. Teror sejati bagi pengkhianat adalah ketakutan pada hukum, sorotan publik, dan tekanan moral yang tak henti-henti.

Jangan biarkan pengkhianat bangsa merasa nyaman. Tugas kita adalah memastikan setiap tindakan mereka diawasi, setiap kebijakan mereka diaudit, dan setiap pengkhianatan mereka diseret ke meja hukum.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun