Ada rententan peristiwa unik-untuk tidak dibilang aneh di negeri ini dalam beberapa bulan terakhir. Tentu masih segar dalam ingatan kita rentetan peristiwa tentang awal kasus BOBC, kemudian diramaikan dengan selebrity politik baru yang laris manis bak kacang goreng di televisi dengan ditemani para pengamat ekonomi yang sangat “vokal” plus para mantan pejabat negara dimasa lalu, lalu diikuti dengan aksi boikot atas kehadiran (mantan) Menkeu SMI di gedung DPR, dan babak pertama drama ditutup dengan lengsernya SMI dari kursi MenKeu untuk menjabat Managing Director di World Bank.
Kita masuk ke babak ke-dua. Pasca keputusan SMI untuk menerima jabatan baru dan mundur dari kursi MenKeu, suhu politik tiba-tiba mengalami penururan sangat drastis. Partai Golkar yang sangat vokal, tiba-tiba mengendorkan sendiri serangannya dengan mengatakan Golkar siap mempeti-eskan kasus BOBC, yang tentu saja disambut dengan berbagai pernyataan negatif dari rekan mereka di Pansus BOBC. Kemudian, awal dari babak kedua dihiasi dengan di’rekrut”nya Aburizal Bakrie menjadi komandan di koalisi. Hal ini disikapi secara beragam. Sebagian menganggap bahwa RI-1 mengecewakan dengan merekrut ARB dan sebagian menganggap ini adalah langkah cerdas SBY meredam konflik di tubuh koalisi. Partai yang merasa tidak mendapat “jatah” kekuasaan cukup besar kebakaran jenggot.
Memasuki babak ketiga, kali ini diramaikan dengan banyak isu yang sedikit “lucu”, “menggelikan” dan berbau konyol. Akibat efek gempa, Gedung MPR/DPR ditengarai miring hingga 30 derajat. Sebuah angka yang sekiranya cukup untuk mematahkan beton. Para penghuni gedung MPR membuat pernyataan dan usualn resmi. Mengingat mereka harus “mempertaruhkan” jiwa untuk bersidang dalam gedung miring yang sewaktu-waktu bisa roboh, maka mereka mengajukan anggaran 1,8 trilliun untuk membuat gedung MPR/DPR baru. Pendapat dari pakar bangungan dalam hal ini Balitbang Pekerjaan Umum tidak diindahkan. Balitbang menyatakan bahwa gedung MPR/DPR tidak dalam keadaan rusak dan tidak membahayakan. Ditengarai, kemiringan yang 30 derajat tersebut ternyata hasil “upgrade” dari kemiringan sebenarnya yang hanya 7 derajat. Beragam tentangan membuat agenda gedung baru mentah. Babak ketiga usai dengan direkrutnya Agus Martowardojo sebagai MenKeu sehingga menutup semua isu tentang figur menteri keuangan dari kalangan parpol. Satu lagi langkah cerdas SBY.
Babak keempat dimulai denganagenda baru yang-hebatnya kembali-diinisiasi oleh Golkar. Sungguh sebuah partai politik yang penuh kreativitas, innovasi dan ide-ide ‘brilian’. Kali ini Golkar mengutarakan keinginan mereka untuk meng-gol-kan dana sebesar 15 MILIAR RUPIAH yang diambil dari APBN untuk merealisasikan janji para anggota dewan pada pemilih di daerah. Angka tersebut adalah untuk satu orang anggota dewan alias jika dikumulatifkan akan menghasilkan angka fantastis, 8.4 triliun.
Serta merta MenKeu yang baru menolak. Beragam tolakan juga akhirnya berhasil mementahkan ide ini. Yang hebat, Golkar keluar sebagai inisiator dengan ide baru-mengagumkan, sungguh partai yang berisi segudang pemikir hebat dengan ide yang tak pernah kering. Kali ini, Golkar mengusulkan agar angka tidak perlu sebesar 15 miliar, akan tetapi diganti dengan angka 1 miliar saja per desa. Dengan asumsi di Indonesia ada lebih dari 50.000 desa, maka akan ada angka minimal 50 trilliun rupiah untuk dana yang mereka istilahkan dengan dana “ASPIRASI” itu.
Entah kenapa, ide ini ditentang oleh banyak kalangan. Mungkin, tidak banyak masyarakat kita yang “secerdas” dan se”brillian” anggota Golkar. PAN bahkan mengancam akan keluar dari Panja jika ide ini sampai direalisir. Sebagian kalangan menyatakan bahwa DANA ASPIRASI adalah sebuah pelegalan atas perampokan uang negara yang ironisnya dilakukan oleh para wakil rakyat.
Tentu saja, para anggota Partai Golkar yang terdiri dari orang-orang dengan tingkat intelektual tinggi tidak bisa menerima tuduhan perampokan itu. Beragam argumen mereka lontarkan termasuk dengan ucapan betapa orang yang menolak dana aspirasi adalah orang tidak paham. Mungkin memang benar begitu adanya.
Akan tetapi, angin penolakan membawa babak ke empat ini ke arah kegagalan usulan dana ASPIRASI tersebut. Nah, disinilah kemudian terjadi sebuah lonjakan suhu politik kembali, khususnya di Partai Golkar. Entah karena apa, mungkin lupa akan pernyataan ingin mempeti-eskan kasus Bank Century, tiba-tiba mereka menjadi galak kembali. Serta merta, Partai Golkar menyeruak ke permukaan dengan hantaman baru akan kasus Century dengan membawa “fakta” baru. Bambang Susatyo, seperti dikutip media menyatakan bahwa setidaknya ada 60 fakta pelanggaran hukum pada kasus Century yang berindikasi korupsi. Sungguh, kita harus berdecak kagum atas kejelian para anggota Golkar karena sanggup menemukan hingga 60 bukti, sementara KPK, Kepolisian dan Kejaksaan belum menemukan 1 pun. Mungkin, partai Golkar layak dinobatkan sebagai partai penyelidik tindak pidana korupsi.
PERTANYAANNYA:
KENAPA TIBA-TIBA GOLKAR GALAK LAGI SOAL KASUS CENTURY? Ada hubungankah dengan sulitnya mewujudkan dana aspirasi? Ah, tentu tidak mengingat betapa partai ini sudah sangat “berjuang untuk rakyat’-seperti yang selalu mereka sampaikan ke media. Ketika saya mengetik artikel ini, salah satu teman saya mengingatkan untuk mengaitkan dengan kasus Lumpur. Ah…apa hubungannya kawan …? Hehehe…
Jogja, 9 Juni 2010
Algasstot
