Mohon tunggu...
Andin Alfigenk AnsyarullahNaim
Andin Alfigenk AnsyarullahNaim Mohon Tunggu... Administrasi - biasa saja

orang biasa saja, biasa saja,,,

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Cicak Buaya Berseteru, Daerah Jadi Korban

23 Oktober 2017   07:16 Diperbarui: 23 Oktober 2017   12:51 742
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Oleh: Andin Alfinaoor Ansyarullah Naim

Kiranya para penyelenggara pemerintahan daerah dan elit politik daerah serta pengusaha daerah patut takut dengan akan hadirnya Densus Tipikor.

Mendengar namanya saja sudah mengerikan seolah bak pasukan tempur, dan tidak diragukan lagi densus Tipikor ini akan menjelma menjadi pengawas utama bagi daerah-daerah yang suka nakal berkorupsi.

Secara teori densus Tipikor ini mungkin sangat mantap, anggarannya juga wah dan kewenangannya pastinya ngeri serta wilayah kerjanya yang sangat luas menyelusuri dan menyusupi daerah, saya yakin akan banyak koruptor didaerah akan ditangkap dan tangkap terus.

Namun pertanyaan sebenarnya disini adalah apakah hal ini akan berbuah positif bagi daerah? Bagaimana daerah harus menyikapinya?

Penulis yakin tidak ada daerah yang protes akan hal ini, karena lebih banyak ketakutan daripada yang lainnya. Harus diakui korupsi didaerah masih merajalela, Dan oleh karena itu maka densus Tipikor ini akan berdampak positive dong bagi daerah?

Tapi ada baiknya juga jika ada daerah yang berani mengkritisi pembentukan densus Tipikor ini.

Jangan sampai daerah malah hanya menjadi korban dan kambing hitam ketika korupsi di tingkat elit pusat malah tak tersentuh, dengan sistem sentralisasi keamanan dan hukum di Negara kita ini maka seharusnya penyelenggaraan pemerintahan di tingkat pusat lah yang lebih dulu harus bebas korupsi sebelum mereka ingin memberantas korupsi ditingkat daerah. Karena apa? Karena korupsi ini sering kali melibatkan penetrasi kekuasaan yang lebih tinggi dari penyelenggara daerah itu sendiri.

Beberapa kasus korupsi di daerah yang ditangani KPK menunjukkan bahwa korupsi daerah sering kali berkaitan dengan para elit ditingkat atas atau pusat dan penguasaha dari pusat atau Jakarta. kadang  penyelenggara pemerintahan daerah tidak lah mampu melawan lobi-lobi kuat dari atas sana.

Ketidakadilan ini akan meresahkan daerah dan bisa berdampak kepada ketidakpercayaan politik daerah kepada pusat. Kita percaya bahwa tidak ada daerah yang ingin korupsi atau menjadikan korupsi sebagai bagian dari tradisi mereka.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun