Negosiasi Perdagangan Bebas Indonesia-Uni Eropa

Setelah hampir satu dekade perundingan, Indonesia dan Uni Eropa (UE) berada di ambang penyelesaian Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (IEU-CEPA). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa kedua pihak telah sepakat untuk menyelesaikan isu-isu yang tersisa dan siap mengumumkan kesimpulan substansial dari negosiasi pada akhir Juni 2025. 

Negosiasi IEU-CEPA dimulai pada tahun 2016 dengan tujuan meningkatkan akses pasar, investasi, dan kerja sama pembangunan berkelanjutan antara Indonesia dan UE. Pada tahun 2024, total perdagangan bilateral mencapai $30,1 miliar, dengan Indonesia mencatat surplus sebesar $4,5 miliar. 

Isu-isu Kunci dalam Negosiasi

1. Regulasi Deforestasi UE: UE mengesahkan regulasi yang melarang impor produk terkait deforestasi, seperti minyak sawit, yang mempengaruhi ekspor utama Indonesia. Indonesia menganggap regulasi ini memberatkan petani kecil dan menyebutnya sebagai "imperialisme regulasi". 

2. Larangan Ekspor Nikel Mentah: Indonesia melarang ekspor nikel mentah untuk mendorong hilirisasi domestik. UE menantang kebijakan ini di Organisasi Perdagangan Dunia, menimbulkan ketegangan dalam negosiasi. 

3. Akses Pasar dan Investasi: UE mendorong liberalisasi sektor jasa dan perlindungan investasi, sementara Indonesia berhati-hati untuk melindungi industri domestik dan mempertahankan kedaulatan regulasi. 

Negosiasi menghadapi tantangan dari perubahan politik di UE, termasuk perombakan kabinet yang mempengaruhi kelangsungan negosiator. Namun, kedua belah pihak menunjukkan komitmen untuk menyelesaikan perjanjian, dengan Indonesia berharap perjanjian ini dapat meningkatkan investasi dan diversifikasi pasar ekspor di tengah ketidakpastian perdagangan global. 

Penyelesaian IEU-CEPA akan menandai langkah penting dalam hubungan ekonomi Indonesia dan UE, membuka peluang baru untuk perdagangan dan investasi. Namun, keberhasilan implementasi perjanjian ini akan bergantung pada kemampuan kedua belah pihak untuk menavigasi isu-isu sensitif dan memastikan bahwa kepentingan semua pemangku kepentingan, termasuk petani kecil dan komunitas lokal, terlindungi.