Ketua BEM UI, Leon Alvinda Putra (foto: Tribunenews.com)Â
"Beberapa waktu yang lalu, kritik terhadap Presiden Joko Widodo yang di lontarkan oleh ketua BEM UI, menjadi sorotan masyarakat Indonesia, dan pernyataan Leon yang viral tersebut menjadi rentetan panjang, sehingga sosok dan latar belakang ketua BEM UI ini, menjadi sorotan yang terus menjadi perbincangkan, bahkan Leon di sebut pula sebagai kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), sehingga organisasi kemahasiswaan tertua ini, ikut terserat kedalam arus gelombang atas aksi yang di lakukan oleh Leon".
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang berdiri pada tanggal 05 Februari 1947 di Yogyakarta merupakan organisasi kemahasiswaan yang independen, sehingga dalam AD ART HMI, independensi etis dan independensi organisatoris menjadi salah satu ruh perjuangan.
HMI yang berdiri di Universitas Islam Indonesia (UII) yang di prakarsai oleh pahlawan Nasional, saudara Lafran Pane, bukanlah ormas, seperti yang di tuduhkan oleh akun @kartarahardja
Aksi yang di lakukan oleh Leon yang mengkritik presiden dengan sebutan The King Lip Of Service, merupakan kritik tajam nan pedas atas banyaknya kebijakan presiden yang masih "belum terpenuhi", sehingga apa yang di sematkan kepada pak Jokowi, menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat.
Hujatan terhadap ketua BEM UI yang di tengarai merupakan Kader HMI, justru organisasi kemahasiswaan tertua ini ikut terseret dan di katakan sebagai ormas binaan PKS.
Jika @kartarahardja memang benar adalah orang yang pernah berproses di HMI, tetapi mengapa ia kemudian mencemarkan organisasi kemahasiswaan yang berbasisi Islam ini, bahkan HMI di lecehkan dengan "Kadrun".
Klarifikasi ini menjadi cukup penting, bawa HMI dan PKS merupakan organisasi berbeda dan tidak ada sangkut pautnya.
Partai Keadilan Sejahtera merupakan Orpol yang memang bergerak di bidang pemerintahan dan politik, dan berdiri pada tahun 1998, sementara HMI organisasi kemahasiswaan yang berbasis Islam, dan berdiri pada 05 Februari 1947, selang dua tahun kemerdekaan.
HMI didirikan dalam rangka mempertahankan kemerdekaan republik Indonesia, dan terus membangun rasa nasionalisme kepada para pemuda dan mahasiswa Islam.
Di samping itu pula HMI didirikan sebagai wadah dan wahana mendakwahkan Islam sebagai agama rahmatan lil alamin.
Artinya bahwa HMI merupakan organisasi kepemudaan tertua di negeri ini. Sbeleum PKS Lahir, HMI sudah lebih dulu mengenyam pahitnya perjuangan dalam rangka ikut serta membela dan mempertahankan republik ini, jadi sangat keliru besar statemen yang di lontarkan oleh akun @kartarahardja.
Sementara Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM UI) merupakan organisasi internal di bawah binaan kampus, terlepas apakah hal itu kebetulan, bahwa Leon Alvinda Putra yang menjadi ketua BEM, dan Juga kader HMI, dengan kritisnya mengkritik pak Jokowi dengan sebutan The King Lip Of Service.
The King Lip Of Service, merupakan statemen yang banyak di sayangkan oleh sejumlah kalangan, karena statemen tersebut, seakan-akan meniadakan apa yang sudah di kerjakan oleh pak Jokowi sebagai kepala Negara.
Namun di sisi yang lain, tentu hal tersebut merupakan pernyataan yang sudah di rangkum oleh para mahasiswa atas kebijakan-kebijakan pak Jokowi yang mungkin saja belum terealisasi, atau kebijakan yang tidak pro rakyat, tentu semua itu bisa terjadi.
Leon Alvinda Putra selaku pimpinan BEM UI, menjadi sorotan semua pihak, termasuk dari kampusnya sendiri.
Pernyataan Jokowi sebagai The King Of Lip Service, merupakan kegundahan para aktivis atas situasi bangsa ini, terlepas dari pro dan kontra, namun hakekatnya semua di suarakan oleh para aktivis, sebagai sebuah bentuk kecintaan kepada Negeri ini.
The King Of Lip Service, apakah menjadi suatu hal yang menakutkan, sehingga terjadi pro dan kontra, bahkan menyeret nama besar HMI sebagai organisasi kemahasiswaan yang lebih dulu berdiri ini.
Dari rangkaian peristiwa atas kritik terhadap kepala Negara di negeri ini, tentu semuanya harus menjadi bahan evaluasi, dan tentunya mahasiswa sebagai pemuda dan penerus bangsa ini, tentunya harus menjadi pelita bangsa dengan tetap konsisten mengawal proses demokrasi yang seharusnya tetap di junjung tinggi.
