[caption id="" align="aligncenter" width="558" caption="sumber: Kompas.com"][/caption] Usulan agar PON dibubarkan dari Eko Patrio, dan agar PON ditiadakan dari Utut Adianto, perlu dikaji ulang secara hati-hati menurut Menpora Andi Malarangeng. Usulan ini muncul dikarenakan, Kementerian Olah Raga dianggap selalu mismenejemen dalam pengelolaan, sehingga penyelenggaraannya mulai dari pembangunan fasilitas olah raga sampai pelaksanaannya selalu banyak masalah. Seperti yang diberitakan Kompas.com, Wakil Ketua Komisi X DPR Utut Adianto mengusulkan agar PON ditiadakan saja. Sebagai gantinya, Utut mengusulkan pembentukan kejuaraan nasional single event, berbeda dengan PON yang multi event seperti saat ini. Sementara itu : Anggota Komisi X DPR Eko Hendro Poernomo atau Eko Patrio menyatakan, Pekan Olahraga Nasional (PON) harus dievaluasi. Jika perlu dibubarkan. "DPR, Pemerintah dan stakeholders perlu mengevaluasi perlu tidaknya PON digelar. Menurut saya pribadi, sudah tidak perlu diselenggarakan lagi," kata Eko Patrio di Kompleks Parlemen, Jumat (7/9). (Metrotvnews.com). Kalau Menteri Pemuda dan Olah Raga, Andi Malarangeng mengatakan perlu dikaji ulang dan dicermati dengan hati-hati, ya boleh saja, tapi bukan berarti Kemenpora tidak perlu instropeksi, karena memang semua awalnya dari Kemenpora, apa yang menyebabkan terjadinya mismenejemen, dan apa pula yang menjadi penyebabnya kualitas bangunan fasilitas olah raga kurang maksimal, sehingga belum terpakai sudah ada yang rusak. Seperti yang diberitakan Vivanews.com, Kanopi pintu masuk stadion tenis Pekan Olahraga Nasional XVIII yang dibangun di komplek kantor utama PTPN V Pekanbaru, Riau, roboh. Tiga orang cedera dalam kejadian itu. Banyak persolan yang sedang dihadapi Kemenpora saat ini, persoalan Fasilitas Olah Raga Hambalang juga belum terselesaikan, sementara Fasilitas PON XVIII Riau juga demikian, sudah saatnya Kemenpora melakukan evaluasi kinerjanya. Sebelumnya juga pernah diberitakan pembangunan fasilitas olah raga PON Riau sarat dengan kasus korupsi. Sumber petaka dari semua ini tentulah Korupsi, sehingga banyaknya anggaran yang dikorupsi menyebabkan semua fasilitas yang dibangun tidak dengan kualitas yang maksimal. Kalau sudah tahu sumber petaka tersebut, semestinya bukan PON nya yang ditiadakan atau dibubarkan, jangan seperti ingin menangkap tikus, tapi rumah yang dibakar. Pengawasan terhadap penyimpangan penerapan anggaran yang semestinya diawasi secara ketat, kalau memang terjadi korupsi, maka harus ada tindakan hukum yang tegas. Menteri olah Raga Kabinet Indonesia Bersatu II sekarang ini agaknya banyak menyimpan masalah penyalahgunaan wewenang, sehingga banyak terjadi kasus korupsi disetiap penyelenggaraan event olah raga, mulai dari Kasus Wisma Atlet, pembangunan fasilitas Olah Raga Hambalang, sekarang fasilitas PON Riau. Apakh event-event seperti ini selalu dimanfaatkan untuk bagi-bagi jatah partai juga ? Wallahu'alam..semua kita serahkan pada aparat yang berwenang untuk menyelesaikannya.
