Cukup salut dengan sikap Duta Besar Indonesia untuk Swiss Djoko Susilo, dia meragukan kredibilitas New7wonders Foundation, sementara Presiden SBY mendukung Vote Komodo di New7Wonders, begitu juga pemeimpin-pemimpin Dunia yang mengikut serta keajaiban negeri. Padahal kedudukan seorang Duta Besar itu ada dibawah Presiden. Kalau saja Djoko Susilo memang bisa mempertahankan argumentasinya, dan konsisiten dengan argumentasi tersebut, bisa jadi dimata Presiden SBY kredibilitasnya sebagai pejabat negara akan menjadi baik, cuma akan menjadi masalah kalau dia mencla-mencle, maka bisa jadi dianggap sebagai pejabat yang cuma bisa omong doang alias omdo, seperti yang pernah dikatakan Pak JK. Seperti yang diberitakan Kompas.com, Duta Besar Indonesia untuk Swiss Djoko Susilo dalam siaran pers, Selasa (1/11/2011), menyatakan ragu dengan kredibilitas penyelenggara, yaitu New7wonders Foundation. Alasannya, antara lain, meski lembaga itu nyata di dunia maya, alamatnya di dunia nyata tidak jelas. Karena dinilai abal-abal, Djoko pun mengimbau warga untuk hati-hati dan jangan mau jadi korban permainan New7wonders Foundation. Djokomengingatkan seperti itu tentunya dia punya alasan, karena berdasarkan penyelidikannya New7Wonders Foundation itu, dia menemukan kejanggalan pada yayasan New7Wonders. Pertama, alamat yayasan New7Wonders tidak jelas, status badan hukumnya juga tidak jelas, serta di mata masyarakat Swiss tidak dikenal. Seharusnya walaupun dia menemukan kejanggalan terhadap yayasan itu, sebagai Dubes mestinya tidak langsung mengeluarkan pernyataan yang kontroversi, mestinya bisa berkonsultasi langsung dengan Presiden menyangkut dukungan pemerintah terhadap keikut sertaan Indonesia dalam New7wonders, agar sinkrun dengan apa yang dilakukan Presiden, namun saya juga yakin Pak Djoko Susilo berani berbeda dengan Presiden, karena dia punya pandangan sendiri tentang hal ini. Terlepas dari keikut sertaan Indonesia dalam New7Wonders ini akan berdampak atau tidak terhadap kunjungan wisata pada Pulau Komodo, dan tidak baiknya hubungan pejabat pemerintah khususnya Departemen Pariwisata dengan penyelenggara New7Wonders, tidak ada salahnya pemerintah memberikan dukungan pada pihak swasta, yang lebih tepat dibilang sukarelawan ini dalam memperjuangkan Pulau Komodo Masuk dalam 7 Keajaiban Dunia, karena apa yang mereka lakukan tidak sama sekali menggunakan APBN, dan semua diusahakan dari bantuan sponsor, kalau pun mereka bisa mendapatkan keuntungan materi dari usaha tersebut  ya wajar saja. Sumber tulisan : Kompas.com