Kenapa kayak zaman Orde Baru ya, untuk menjadi Ketua Umum Golkar saja harus menunggu restu Presiden. Benarkah demikian, apa iya sampai segitunya Jokowi harus Ikut campur.?
Seperti yang dikatakan Ketua DPP Partai Golkar, Arya Sinulingga, posisi Ketua Umum parpol tersebut tergantung restu dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sosok yang dipilih Jokowi adalah orang yang bisa bisa menjaga keseimbangan.
"Saya yakin restu Pak Jokowi penting. Penting bagi Golkar dan penting bagi Pak Jokowi," ujar Arya dalam diskusi di Kuningan, Jakarta Selatan, Ahad (7/7).
Sudah bisa dipastikan, pada Munas Golkar 2019 Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto dan Ketua DPR, Bambang Soesatyo akan maju sebagai kandidat Pemilihan Ketua Umum Partai Golkar.
Keduanya adalah kader terbaik Partai Golkar, dan keduanya sama-sama berpeluang besar untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar, terlepas dari ada tidaknya campur tangan Presiden.
Airlangga selaku pejawat telah memperoleh dukungan dari para DPD Golkar, juga mendapat dukungan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sementara Bamsoet diklaim sudah mengantongi dukungan 400 DPD sebagai Caketum Partai Golkar.
Siapa yang lebih berpeluang diantara keduanya, Airlangga atau Bamsoet, kabarnya semua tergantung restu Presiden Jokowi. Kalau ukurannya restu Presiden, jelas Airlangga lebih berpeluang besar untuk menjadi Ketua Umum Golkar.
Tapi Bamsoet juga punya pengaruh besar dikalangan Golkar. Sebagai Senior Partai Golkar, Jusuf Kalla juga tidak bisa diabaikan. Jokowi bisa saja akan berkonsultasi dengan JK untuk memberikan restu atau tidaknya, terhadap kandidat yang dijagokan.
Sebetulnya untuk menjadi Ketua Umum sebuah Partai seperti Golkar, harus merangkul semua Faksi yang ada di Golkar, karena sebagaimana diketahui, di Golkar banyak sekali faksi, sementara keliatannya Airlangga selama ini dianggap tidak mampu merangkul semua faksi.
Tapi jika untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar harus direstui Presiden Jokowi, maka sudah bisa dipastikan Airlangga akan terpilih menjadi Ketua Umum Partai Golkar, masalahnya apakah benar Presiden Jokowi mengintervensi persoalan internal Golkar.? Wallahu'alam.
