Tim Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berencana menggaet dua bekas komisioner Komnas HAM, yaitu Siane Indriani dan Natalius Pigai mendapat respons dari pegiat HAM.
Ini sebuah berita yang menarik, dan agak kontroversial. Sebagaimana diketahui, Prabowo Subianto yang Mantan Danjen Kopassus di Era Soeharto, diduga kuat terlibat pelanggaran HAM.
Siane Indriani sudah membenarkan hal tersebut, karena dia adalah termasuk salah satu kader Partai Gerindra, dan merupakan Caleg dari Partai Gerindra,
untuk daerah pemilihan Jawa Timur I yang meliputi Surabaya-Sidoarjo.
Nama Siane pertama kali diungkapkan Wasekjen Partai Gerindra Andre Rosiade usai pertemuan penyusunan tim jubir Prabowo-Sandiaga, di Jalan Daksa, Jakarta Selatan, pada 5 September lalu. Ia menyatakan, Siane merupakan jubir perwakilan dari Gerindra.
Sementara Natalius Pigai memberikan klarifikasi bahwa dia akan netral pada Pilpres 2019. Meskipun Ketua DPP PAN Yandri Sutanto mengatakan, Natalius Pigai masuk dalam struktur tim pemenangan Prabowo-Sandiaga, Rabu malam (18/9/2018), di rumah Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan.
Ia merasa dirugikan dengan keterangan Yandri Sutanto yang menyatakan dirinya pernah bertemu Prabowo untuk menyampaikan langsung kesediaannya menjadi jubir.
"Seumur hidup di dunia ini, saya tidak pernah jabat tangan dengan Pak Prabowo, kecuali tahun 1996 waktu saya interupsi beliau sebagai Komandan Kopassus terkait peristiwa Papua dan dana royalti Freeport 1 persen untuk keluarga kami," kata Natalius kepada reporter Tirto.
Cukup menarik strategi yang dilakukan Prabowo, dengan merekrut eks Komisioner HAM menjadi Jubirnya. Akankah Siane atau Natalius menjadi "Ngabalinnya" kubu Prabowo.?
Siane sudah terang-terangan mengatakan bahwa, isu penculikan dan Pelanggaran HAM yang dituduhkan pada Prabowo itu hanya komoditas politik Untuk menjatuhkan Prabowo.
"Itu [dugaan pelanggaran HAM oleh Prabowo] sudah jadi komoditi politik setiap lima tahunan untuk jatuhkan Prabowo. Tahun 2009 kan Prabowo cawapres Megawati. Jangan lagi goreng masalah HAM," kata Siane. (Tirto)
Wakil Direktur Imparsial Ghufron Mabruri menyatakan rencana itu bukan berarti menghapus dugaan pelanggaran HAM masa lalu yang diduga dilakukan mantan Danjen Kopassus tersebut.
