Aturan ini pun harus terus dievaluasi, seberapa efektifkah dalam penerapannya, karena bagi sebagian besar masyarakat mudik lebaran sudah menjadi tradisi, sehingga mereka tidak lagi peduli dengan larangan pemerintah apa pun resikonya.
Berbagai alasan bagi mereka untuk mudik ditengah ketidakpastian nasib mereka, seberapa kuat pemerintah mampu memberikan jaringan pengamanan sosial kalau mereka tetap bertahan, belum lagi pola distribusi sembako yang masih amburadul dan tidak tepat sasaran. Bagi mereka pulang mudik lebih menjamin keberlangsungan kehidupan mereka.
Bantuan sosial yang diberikan pemerintah sangat rentan untuk diselewengkan, mentalitas oknum yang terlibat dalam distribusi bantuan sosial tersebut, tidak memperdulikan nilai-nilai kemanusiaan. Dan kita baru menyaksikan adanya masyarakat yang mati kelaparan di tengah pemdemi corona.
Terlepas cerita itu benar atau tidaknya, pemerintah harus mewaspadai terjadinya hal seperti itu, karena dalam kondisi seperti sekarang ini, kondisi seperti itu bisa saja terjadi. Banyak masyarakat miskin yang bertambah miskin karena situasi sekarang ini. Hal-hal seperti ini kalau tidak diwaspadai oleh pemerintah, akan menimbulkan gejolak sosial dalam masyarakat.
Dalam kondisi yang normal saja masih ada masyarakat miskin yang kelaparan, apa lagi dalam kondisi yang tidak normal seperti sekarang ini. Jaringan pengaman sosial yang disiapkan pemerintah, haruslah efektif dalam pendistribusiannya, kalau tidak maka anggaran yang nilainya triliunan rupiah yang digelontorkan, tidak ada manfaatnya bagi masyarakat yang membutuhkan.
Efektivitas PSBB seharusnya mampu menekan angka penambahan korban positif, disamping juga meningkatnya korban yang sembuh. Juga semakin meningkatnya masyarakat yang tersejahterakan oleh bantuan sosial Dari pemerintah. Kalau semua hal ini tidak tercapai, maka apa yang dilakukan pemerintah sia-sia.
