Di Balik Pertemuan Luhut-Prabowo

Pertemuan digagas kedua tokoh nasional. Pertama, sosok yang sering dianggap sebagai orang kepercayaan Presiden Joko Widodo, Luhut Binsar Pandjaitan. Dan kedua adalah sosok pemimpin tertinggi partai oposisi, Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Namun belakangan, ada kecurigaan, justru dari partai Koalisi pengusung Jokowi, Nasdem, yang mengatakan deal dan negosiasi politik pertemuan Luhut-Prabowo, harus dibuka ke publik!

Pembicaraan "Setengah Kamar"

Pertemuan dilakukan secara tertutup dan privat di Hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat. Hotel yang memang dikenal sering dihampiri oleh sejumlah petinggi politik untuk membicarakan hal -- hal yang  bersifat rahasia, atau dalam istilah politik, pembicaraan "setengah kamar" untuk menyepakati sesuatu. Program AIMAN yang tayang Senin lalu (16/4/2018) pukul 8 malam di KompasTV, menggambarkan detail ruang-ruang pertemuan di Hotel ini, yang biasa digunakan. 

Setidaknya ada dua yang bisa digunakan, pertama Business Centerdan kedua restoran, termasuk restoran Sumire, yang menyajikan hidangan kuliner negeri sakura, Jepang, dan memiliki ruang privat untuk rapat.  

Dalam politik, simbol menjadi penting. Tempat ini dilipilih sebagai tempat netral, karena tidak memihak salah satu posisi politik tertentu, selain lokasinya persis di inti pusat kota Jakarta, serta memiliki tingkat pengamanan maksimal. Bahkan tidak boleh ada kamera profesional yang diperkenankan masuk ke dalam lingkungan hotel.

Deal& Negosiasi dalam Pertemuan?

Terlepas dari ruangan, cukup janggal, karena justru dari partai koalisi yang memepermasalahkan pertemuan ini. Adalah Sekjen Partai Nasdem di Program AIMAN mengatakan, jika ada Dealatau Negosiasi, antara Luhut dan Prabowo, maka semuanya harus dibuka di publik. 

Saya menanayakan deal dan negosiasi apa yang dimaksud. Johnny mengungkapkan ada kemungkinan  membicarakan sebuah kesepakatan, meski semua harus dibeberkan. Apa gunanya, untuk memberikan informasi ke masyarakat secara proporsional. Meski di akhir Johnny optimistis bahwa keduanya membicarakan kesepakatan yang akhrinya untuk perbaikan kondisi pemilihan di Indonesia ke depan. 

Kepastian Pencapresan Prabowo

Pasca pertemuan yang dilakukan pada Jumat (6/4/2018), kurang dari sepekan, pada Rabu (11/4/2018), Prabowo Subianto secara resmi menerima mandat dari Partai Gerindra, sebagai Calon Presiden. Meskipun patut dicermati, penerimaan ini, belumlah merupakan deklarasi Capres terhadap Prabowo Subianto. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono, beralasan bahwa perlu cawapres untuk mendeklarasikan. 

Meski Gerindra sudah cukup suara sebenarnya jika berkoalisi dengan PKS, Arief justru menambahkan tidak hanya dengan PKS, ada partai koalisi yang berwarna hijau yang akan merapat ke koalisi Gerindra. Pilihannya tentu PKB atau PPP. Namun jika dilihat peluangnya, PKB punya kesempatan paling besar untuk merapat. Arief, tidak membantah pernyataan ini, tidak pula mengiyakannya.  Soal kepastian pencapresan Prabowo, Arief ungkapkan, sesuatu hal yang tidak mungkin berubah.