Menteri Pigai mencontohkan praktik di negara lain seperti Inggris dan Amerika Serikat (Antara News, 2025).
Perbandingan ini perlu konteks. Di AS ada konsep free speech zones yang kontroversial. Para pegiat sipil menilainya sebagai bentuk sensor terselubung karena menaruh demonstran di luar pandangan, sehingga dampak politiknya berkurang (Wikipedia).
Di Inggris, Parliament Square pun bukan ruang bebas sepenuhnya. Kawasan itu berstatus controlled area. Protes diatur ketat oleh undang-undang tahun 2011, lalu diperkuat lagi pada 2014 (GOV.UK).
Negara maju cenderung mengatur demonstrasi dengan detail, bukan sekadar menyediakan lapangan tanpa pengelolaan.
Kekhawatiran lain datang dari pegiat HAM. Bila tempatnya terbatas dan kapasitasnya kecil, muncul risiko pilah-pilih kelompok. Yang kompromistis mungkin diizinkan, yang kritis ditekan. Ini jelas membatasi hak berdemo itu sendiri (Kompas.com, 2025).
Pada titik itu, usulan Pigai bisa berbalik destruktif jika keliru diterapkan. Pemerintah tidak boleh membatasi aksi hanya di satu lokasi itu.
Fokus seharusnya bergeser ke hal yang lebih substantif. Lembaga negara perlu menjamin partisipasi publik yang bermakna dalam proses kebijakan. Aturannya bisa mewajibkan anggota komisi DPR keluar menemui perwakilan demonstran.
Transparansi dan akuntabilitas harus jadi standar, terutama dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Ini jauh lebih penting ketimbang sekadar membangun plasa. Lapangan di kompleks DPR hanyalah aspek prosedural.
Solusi yang sesungguhnya adalah perubahan sikap di DPR. Wakil rakyat harus membuka diri dan bertindak akuntabel. Tanpa itu, ruang demonstrasi apa pun hanya akan terasa seperti penjara, sekaligus memperkecil kebebasan berpendapat.Â
***
Referensi:
- ANTARA News. (2025, September 15). Menham: Ruang demonstrasi di halaman DPR langkah perkuat demokrasi. https://www.antaranews.com/berita/5108829/menham-ruang-demonstrasi-di-halaman-dpr-langkah-perkuat-demokrasi
- Chaterine, R. N., & Setuningsih, N. (2025, September 14). Natalius Pigai Usul Tempat Demo di DPR, Ketua Komisi XIII: Pernah Dibahas Tahun 2014. Kompas.com. https://nasional.kompas.com/read/2025/09/14/20181391/natalius-pigai-usul-tempat-demo-di-dpr-ketua-komisi-xiii-pernah-dibahas
- detikNews. (2015, September 1). Alun-alun Demokrasi DPR Dirancang Bisa Tampung 10.000 Demonstran. https://news.detik.com/berita/d-3007394/alun-alun-demokrasi-dpr-dirancang-bisa-tampung-10-000-demonstran
- Free speech zone. (n.d.). In Wikipedia. Diakses 29 September 2025, dari https://en.wikipedia.org/wiki/Free_speech_zone
- GOV.UK. (n.d.). Guidance on the provisions relating to Parliament Square and the surrounding area. Diakses 29 September 2025, dari https://www.gov.uk/government/publications/guidance-on-the-provisions-relating-to-parliament-square-and-surrounding-area/guidance-on-the-provisions-relating-to-parliament-square-and-the-surrounding-area-accessible-versi
