![[publicspeaking] Omongan Pejabat Bukan Sekadar SUARA, Ia Cermin ETIKA Bangsa](https://assets-a2.kompasiana.com/items/album/2025/09/05/chatgpt-image-sep-5-2025-01-27-47-pm-68ba8302ed64151e1c3c86a2.png?t=t&v=100&x=100&info=meta_related)
Di sini muncul kejanggalan. GNB menanggapi kebijakan kontroversial seperti izin tambang IUP untuk kampus. Itu jelas bentuk kritik, dan sangat konstruktif.
Pernyataan GNB terkesan melunakkan posisi. Mereka tidak ingin dicap oposisi. Padahal substansi sikap mereka adalah kritik yang keras.
Ini semacam disonansi kognitif. Kritik ada, tapi seperti enggan diakui. Barangkali demi tetap aman secara politik, label oposisi dihindari.
Di sisi lain, pemerintah memilih fokus ke isu versinya sendiri. Presiden berbicara tentang industrialisasi dan ketimpangan ekonomi.
Isu besar, tidak diragukan. Namun yang mendesak adalah reformasi, yang terangkum dalam daftar 17+8 Tuntutan Rakyat (Jurnalposmedia, 2025).
Tuntutan itu dikelompokkan ke tiga klaster: reformasi politik, reformasi ekonomi, dan reformasi hukum menyeluruh.
Janji reformasi Polri penting, tetapi hanya sebagian kecil dari paket besar. Pemerintah cenderung mengambil janji yang lebih mudah dikelola, yang teknis, sambil mengesampingkan tuntutan politik yang lebih dalam.
Di sana ada dorongan untuk mereformasi DPR dan membenahi partai politik, lengkap dengan kebutuhan batas waktu yang jelas (Detikcom, 2025).
Jika dilihat sebagai strategi komunikasi, undangan Istana memang ampuh. Pemerintah memperoleh legitimasi moral dari kehadiran para tokoh terhormat. Suasana pasca-demo mereda, kritik publik terasa seolah sudah ditampung (Sekretariat Negara, 2025).
Di titik ini GNB harus ekstra hati-hati. Fokusnya wajib pada pelaksanaan nyata. Janji politikus tetaplah janji. Kebenarannya ada di implementasi.
Karena itu GNB perlu menetapkan parameter yang jelas untuk mengukur tindak lanjut janji. Tanpa ukuran, janji menguap. GNB juga perlu menetapkan minimal satu tenggat.
