[caption id="attachment_314362" align="aligncenter" width="387" caption="kepemilikan asing di sektor strategis negara"][/caption]
"Ada tiga cara menjajah dan melumpuhkan suatu bangsa, pertama kaburkan sejarahnya, kedua hancurkan bukti sejarahnya hingga tidak bisa lagi di teliti dan dibuktikan kebenarannya, ketiga putuskan hubungan mereka dengan leluhur dengan cara beri kesan bahwa leluhur itu masa lalu belaka, bodoh dan primitif" Â -Architects Of Deception-
Atas nama demokrasi, hak asasi manusia dan globalisasi, neoliberalisme sebagai kekuatan international tumbuh subur di tengah keberagaman dan menjadi peluang korporasi asing untuk menanamkan modalnya di negara-negara dunia ketiga termasuk Indonesia. Dalam hal ini, para  penanam modal tentu mendahulukan kepentingan mereka dan lebih banyak menutup mata terhadap hak rakyat dari negara yang tengah dieksploitasi, atau sering kita dengar - modernisasi.
Konfrontasi dunia yang mulai di dasarkan pada perebutan sumber energi menempatkan nusantara sebagai kawasan yang bisa menjamin keberlangsungan suatu peradaban.
Di Indonesia, misalnya kasus-kasus seperti Aceh, Timor-timur, dan pengibaran bendera bintang kejora di papua senantiasa menarik kekuatan kapitalis untuk melakukan intervensi yang bukannya menyelesaikan masalah tapi malah membuat peran negara melemah, bahkan menjaga konflik tetap ada dengan berbagai kepentingan, menyebabkan peran swasta di dalam pengelolaan sumber daya alam menjadi demikian besar. Ini mengakibatkan tertimbunnya keuntungan pada pihak perusahaan-perusahaan swasta yang mendapat hak mengelola sumber daya alam ini.
Bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung di dalam tanah nusantara di gunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyatnya sendiri telah ditegaskan dalam pasal 33 UUD '45 yang ternyata kita terapkan dengan malu-malu kucing. Semangat sosialisme yang terkandung dalam pasal tersebut ternyata dalam implementasinya memberikan hak monopoli kepada negara, namun dilaksanakan melalui pemberian peran yang sangat besar kepada swasta, dan meniadakan keterlibatan rakyat banyak dalam pelaksanaanya.
Ini adalah sistem ekonomi pasar tetapi dengan mendelegasikan hak monopoli negara kepada swasta. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengelolaan sumber daya alam di Indonesia mengambil jiwa sosialisme yang paling jelek yaitu penguasaan dan monopoli negara, lalu diterapkan dengan cara otoriter. Selain itu juga mengambil sistem ekonomi pasar bebas yang paling jelek, yaitu memberikan keleluasaan sebesar besarnya kepada pemilik modal, tanpa perlindungan kuat terhadap rakyat kecil. Sedangkan pengertian "untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat" menjadi sempit yaitu hanya dalam bentuk pajak dan royalti yang ditarik oleh pemerintah, dengan asumsi bahwa pendapatan negara dari pajak dan royalti ini akan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Keterlibatan rakyat dalam kegiatan mengelola sumber daya mereka hanya dalam bentuk penyerapan tenaga kerja oleh pihak pengelola. Ironisnya keterlibatan mereka tidak menjadi prioritas utama dalam kebijakan pengelolaan sumber daya alam di tanah mereka sendiri.
Maka, seharusnya kekayaan terbesar sebuah bangsa adalah kita sebagai: manusia yang sadar bahwa sedang berdiri diatas tanah yang kaya raya, memimpikan serta berusaha mewujudkan kemandirian nasional, mempertahankan hasil bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya benar-benar dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; manusia yang menyadari perlunya sebuah penegasan pelaksanaan konstitusional secara utuh untuk menolak segala bentuk kolonialisme dan imperialisme gaya baru; manusia yang menghargai dan menyadari pentingnya kerangka pemikiran yang diwariskan oleh para leluhur - para pendiri bangsa kita.
http://daerah.sindonews.com/read/850969/26/kelompok-separatis-papua-kibarkan-bendera-bintang-kejora
http://id.wikipedia.org/wiki/Pemberontakan_di_Aceh
