Telinga kita sebagai masyarakat Indonesia sudah tidak asing lagi dengan kejadian bencana yang menimpa negeri kita, beberapa diantaranya menimbulkan dampak  global,  sebut saja letusan Gunung Tambora 1815 & Krakatau 1883 yang menyebabkan perubahan iklim dan hancurnya  perekonomian di Eropa ; Tsunami Aceh tahun 2004 sebagai salah satu bencana tsunami terburuk di dunia ; atau kebakaran di  Kalimantan yang masih terus terjadi hingga saat ini. Tidak ada satupun  manusia yang mengharapkan adanya bencana.  Kendati demikian bencana bisa jadi tidak dapat kita hindari.  Bencana sendiri baik  yang disebabkan oleh ulah manusia maupun alam merupakan kejadian yang menyebabkan kerusakan skala besar,  cedera,  maupun ancaman bagi kehidupan manusia.  Bagi manusia sendiri bencana mampu menimbulkan  dampak psikologi serta kerugian harta benda.
Indonesia memang rawan bencana,  baik dikarenakan faktor alam, faktor manusia, ataupun  kombinasi keduanya.  Secara geografis Indonesia berada pada  lingkaran cincin api Pasifik yang merupakan jalur rangkaian gunung berapi atau wilayah dengan intensitas vulkanisme tinggi dan berada pada tiga  patahan lempeng tektonik  yaitu lempeng Eurasia,  lempeng Indo-Australia,  dan lempeng Pasifik. Hal ini menyebabkan Indonesia rentan akan  bencana tsunami, gempa bumi,  dan erupsi gunung berapi.  Perubahan iklim yang terjadi secara global juga memberi dampak pada pola cuaca dan iklim, seperti signifikasi  kemunculan  siklon tropis yang berdekatan dengan  wilayah Indonesia,  mendorong terjadinya bencana alam seperti banjir,  badai,  dan tanah longsor.  Kondisi ekonomi, sosial, politik  juga dapat memunculkan bencana yang tentunya dikarenakan ulah manusia sendiri. Oleh karenanya setiap negara termasuk Indonesia perlu mempersiapkan diri dalam menghadapi setiap  bentuk bencana yang terjadi, dengan upaya penanggulangan bencana yang kokoh untuk meminimalkan dan mengurangi dampak buruk yang disebabkan oleh bencana.
Dalam praktiknya, penanggulangan bencana seringkali menemui dilema etik. Dilema etik adalah suatu keadaan maupun situasi yang dihadapi oleh seseorang ketika ia harus membuat keputusan tentang perilaku apa yang tepat untuk dilakukan, seperti keputusan yang harus segera dibuat tentang siapapun yang menerima sumber daya yang terbatas dan bahkan terkadang dengan konsekuensi antara hidup dan mati.  Banyak orang dalam menghadapi dilema etik  berakhir pada tekanan moral dan kebingungan. Oleh karenanya bioetika,  hasil dari Universal Declaration on bioethics and Human Rights  dalam Konferensi Jenewa tahun 2005,  menekankan pentingnya respect for human vulnerability and Personal integrity, yang berarti bahwa setiap kelompok atau individu  yang rentan harus dilindungi  dan integritas personal individu tersebut harus dihormati.  Maka bioetika sangat penting diimplementasikan dalam penanggulangan bencana.
Sistem penanggulangan bencana pada saat ini dalam skala internasional diatur pada Kerangka Aksi Hyogo  (KAH)  dan dibagi menjadi empat tahapan.  Pertama, yaitu tahap  mitigasi yang mana  terdapat aktivitas untuk mengurangi probabilitas kejadian bencana dan mengurangi efek bencana yang tak dapat dicegah. Kedua, yaitu tahap persiapan,  terdiri dari perancangan program,  sistem peringatan dini,  perencanaan-pelatihan evakuasi,  sistem komunikasi darurat,  inventarisasi sumberdaya dan edukasi publik.  Ketiga,  yaitu tahap respon yaitu setiap perangkat dituntut untuk  menangani dan merespon secara  cepat,  akurat dan terstruktur dengan baik.  Keempat dan yang terakhir, adalah tahap pemulihan yang mana pada periode ini terfokus perhatian pada korban yang selamat dengan melibatkan berbagai  perangkat secara holistik.
Sebagai contoh dilema etika yang kerap ditemui pada tahapan penanggulangan bencana di atas Misalnya adalah  vaksinasi  dalam bencana pandemi Covid-19.  Vaksinasi memiliki tujuan utama yaitu melindungi masyarakat dari bahaya infeksi virus  yang sangat menular dengan cepat (prinsip bioetika manfaat dan mudharat), dibandingkan prinsip bioetika otonomi individu.  Sehingga setiap perangkat wajib  memperhitungkan dengan matang program vaksinasi yang akan dilakukan.  Contoh lainnya adalah identifikasi korban meninggal akibat bencana. Korban bencana perlu diidentifikasi agar  jenazah bisa dikembalikan ke keluarga,  diselesaikan semua keperluan administrasi secara hukum,  dan dimakamkan dengan layak sesuai dengan tuntutan religi  dan budaya yang dianut.  Identifikasi dilakukan dengan berpegang teguh pada prinsip bioetika human Dignity, yang berarti walaupun sudah meninggal dunia manusia tetap harus dihormati martabatnya,  serta prinsip bioetika privacy and confidentiality  yaitu dengan menjaga kerahasiaan privasinya.Â
Contoh kasus  terakhir, misalnya pada pelayanan,  penanganan,  dan pemberian bantuan  dalam sebuah kejadian bencana alam. Ketiga hal tersebut wajib  dilakukan tanpa harus  mengurangi nilai moral dan nilai kemanusiaan korban bencana.  Oleh karenanya pelayanan diatas harus  diberikan dengan memegang prinsip bioetika,  prinsip martabat manusia dan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan, prinsip non diskriminasi dan non  stigmatisasi, dan prinsip menghormati keragaman budaya dan pluralisme.  Dengan integrasi bioetika pada  penanggulangan kebencanaan  sebagai landasan  dan  didukung dengan perencanaan dan standar operasional  yang kokoh diharapkan mampu mencegah permasalahan,  pertikaian,  dan konflik yang terjadi berkenaan dengan etika,  serta menjunjung tinggi harkat martabat seluruh pihak yang berperan dalam penanggulangan bencana maupun korban bencana itu sendiri.
