Wacana penundaan pemilu, serta perpanjangan masa jabatan presiden berhembus amat kencang, semilir hembusanya merebak menjadi polusi keresahan, yang tentunya membuat kita sebagai warga negara bertanya-tanya , ada apa di balik semua ini? tentu hal ini sangat mencederai amanat reformasi, serta amandemen UU itu sendiri, menilik dalam pasal 7 UUD 1945, tertulis amat sangat jelas, bahwa ; ''presiden dan wakil presiden memegang masa jabatan selama lima tahun, sesudahnya dapat di pilih dalam masa yang sama, untuk sekali masa jabatan''.
Jangan lupakan bahwa isu penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden adalah isu tak berarti, ini adalah isu yang teramat fundament, karena corak kekuasaan sangat berhubungan langsung dengan arah kebijakan, dan kebijakan itu berbenturan langsung dengan kehidupan praktis kita sehari-hari, dari rakyat gembel buta huruf, sampai mahasiswa dengan gelar akademik mentereng tentu akan kena imbas dari praktek kebijakan itu.
Apakah ini termasuk dari skenario episode OLIGARKI yang di balut dengan jargon indonesia maju, melihat latar belakang eskalasi produk hukum yang di hasilkan memuat kepentingan para elit dompet tebal dalam mengeksploitasi setiap sumber material yang akan di hasilkan melalui kebijakan UU MINERBA, CIPTA KERJA, REVISI UU KPK, UU pertambangan, yang tentunya mendapat banyak penolakan dari masyarakat luas, tentunya ini menimbulkan banyak polemik di tengah carut marut perekonomian kita, dengan INFLASI yang kini sedang menari-nari di atas mayoritas rakyat yang semakin tercekik dengan harga-harga kebutuhan pokok yang melambung tinggi.
 Pertanyaan yang bercokol di kepala adalah , siapa sejatinya sang sutradara sejati, yang bermain di belakang pak presiden jika, dalam statmentnya saja presiden tidak berambisi memeluk jabatan perpenjangan presiden untuk tiga priode. tentu kita menduka ini permainan para tuan dompet tebal, yang terbiasa bermukim di istana megah, dermawan berbagi saham, mengurus korporasi, pendiri tambang.
   Jangankan untuk memperpanjang episode, sejatinya film itu amatlah di larang tayang, dan kita semua mengingkan bapak presiden untuk tidak tampil menjadi lakon antagonis di film itu, karena orkestra oligarki dalam panggung besar di bumi pertiwi ini sangat membuat demokrasi kita lumpuh tak berdaya, melestarikan kemiskinan, dan merusak alam, jadi kita sepakat bersama mahasiswa , buruh, rakyat, petani, nelayan, pedagang, pelajar. cukup dua priode, dan mari kita kembali kepada kedaulatan rakyat, atas nama demokrasi, ''pemerintahan dari rakyat, untuk rakyat, kembali kepada rakyat.''
