Masalah banjir tahunan yang melanda beberapa ruas jalan utama di Palembang, seperti di KM 9 Jalan Kol. H. Burlian dan KM 7 kawasan Sukarami, menunjukkan kelemahan dalam perencanaan dan manajemen tata kota. Menyalahkan hujan lebat sebagai satu-satunya penyebab banjir adalah alasan yang terlalu sederhana dan tidak mencerminkan kompleksitas masalah yang sebenarnya. Banjir bukan hanya akibat dari curah hujan tinggi, tetapi juga dari kurangnya infrastruktur drainase yang memadai, perencanaan kota yang buruk, dan kurangnya tindakan proaktif dari pemerintah daerah.Â
Pemerintah kota Palembang harus menyadari bahwa penyelesaian masalah banjir membutuhkan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai aspek, seperti peningkatan kapasitas saluran drainase, penerapan teknologi pengelolaan air yang modern, dan penataan ruang hijau yang cukup untuk resapan air. Saat ini, banyak saluran drainase tersumbat oleh sampah dan sedimentasi, yang seharusnya rutin dibersihkan dan diperbaiki. Selain itu, pengawasan terhadap pembangunan liar yang mengganggu aliran air juga perlu diperketat. Kurangnya perhatian terhadap aspek-aspek ini menunjukkan rendahnya komitmen dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi masyarakat.
Lebih lanjut, edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan harus ditingkatkan. Program-program pengelolaan sampah yang efektif harus diterapkan agar tidak ada lagi sampah yang menyumbat saluran drainase. Selain itu, pemerintah harus berinvestasi dalam teknologi pengelolaan air, seperti pembangunan embung dan waduk penampung air hujan yang dapat mengurangi volume air yang harus diolah oleh sistem drainase perkotaan. Mengatakan bahwa banjir adalah akibat dari "faktor alam" tidak lagi dapat diterima di era modern ini, di mana berbagai solusi teknologi dan infrastruktur sudah tersedia. Pemerintah kota harus bertanggung jawab penuh dan menunjukkan kepemimpinan yang tegas dalam menangani masalah ini. Mengandalkan alasan cuaca saja adalah bentuk pengabaian terhadap kewajiban mereka untuk melindungi warganya dari bencana yang seharusnya bisa diantisipasi.
Kesimpulannya, pemerintah kota Palembang harus segera menyadari bahwa solusi efektif untuk mengatasi banjir memerlukan pendekatan holistik yang mencakup peningkatan kapasitas drainase, penerapan teknologi pengelolaan air modern, dan penataan ruang hijau untuk resapan air. Pembersihan rutin saluran drainase, pengawasan terhadap pembangunan liar, serta edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan juga harus menjadi prioritas. Tidak ada lagi ruang untuk berlindung di balik alasan "faktor alam" ketika solusi teknologi dan infrastruktur sudah tersedia. Dengan langkah-langkah proaktif dan komprehensif, Palembang bisa keluar dari siklus banjir tahunan yang merugikan dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi seluruh warganya. Hanya dengan demikian, kita bisa berharap Palembang bebas dari bencana banjir yang seharusnya dapat diantisipasi dan dikelola dengan baik.
