Opini tajam---namun santun---tentang kapan strobo layak dinyalakan
Jakarta tak pernah benar-benar diam. Di simpang mana pun, kita menemukan yang ngetem sembarangan, melawan arus, atau mengabaikan helm. Dalam situasi seperti itu, ada yang bertanya: kalau rakyat tidak sopan di jalan, apakah salah jika petugas menyalakan strobo agar misi tetap jalan? Jawaban pendeknya: strobo boleh---tapi hanya ketika fungsi publik benar-benar terancam dan prosedurnya sah. Bunyi dan cahaya bukan alat balas dendam, melainkan alarm keselamatan yang dipakai terakhir setelah semua langkah persuasif ditempuh.
Kenapa harus "terpaksa"?
Karena strobo itu bukan simbol kuasa, melainkan penanda prioritas risiko. Ia menuntut dua pembenaran sekaligus:
- Misi---ada nyawa, keamanan, atau kepentingan publik yang tak bisa menunggu (ambulans, pemadam, respons kejahatan/kerusuhan, pengamanan objek vital).
- Prosedur---dipakai oleh kendaraan berwenang dengan tata cara yang jelas, dicatat, dan bisa diaudit.
Tanpa dua hal itu, strobo berubah dari alarm menjadi arogansi. Dan begitu publik merasa diintimidasi, kepercayaan runtuh---bahkan pada sirene yang benar-benar darurat.
Tangga Isyarat: dari paling halus ke paling tegas
Budaya tertib lahir dari eskalasi yang wajar, bukan dari suara paling keras. Inilah etik "tangga isyarat" yang bisa dipahami semua pengguna jalan:
- Isyarat visual: jaga jarak, beri tanda arah, satu kedip lampu jauh.
- "Wuk-wuk" beradab: dua ketukan pendek, cukup untuk menyadarkan---bukan memaki.
- Petunjuk manusiawi: gestur tangan, aba-aba petugas di simpang.
- Strobo/sirene: hanya untuk misi prioritas, saat tiga lapis di atas gagal dan risiko publik naik.
Dengan tangga ini, kita mendidik tanpa mempermalukan dan menertibkan tanpa memancing ego.
Tiga Saringan Agar Strobo Tak Disalahgunakan
(1) Fungsi. Apa yang sedang dibela---nyawa, keamanan, atau kelancaran seremonial? Yang pertama dan kedua ya; yang ketiga tidak.
(2) Prosedur. Apakah kendaraan berwenang dan pola lampu/bunyinya sesuai standar? Ada log waktu dan lokasi? Bila ya, aman.
(3) Akuntabilitas. Apakah pemakaian bisa ditinjau ulang? Bodycam/dashcam aktif, dan ada QR/stiker resmi yang bisa dipindai. Tanpa akuntabilitas, semua klaim tinggal klaim.
Saat warga tak sopan, negara tetap harus sopan
