Kesenjangan Kualitas Pembangunan Manusia di Jawa Barat

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat beberapa waktu lalu merilis  Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Barat 2017. IPM Jawa Barat 2017 tercatat 70,69, lebih tinggi dari IPM 2016 yang mencapai 70,05. IPM kabupaten/kota se Jawa Barat juga tercatat meningkat.  Capaian IPM ini selayaknya mendapat apresiasi dari semua pihak. Meskipun masih terdapat pekerjaan rumah dalam pembangunan manusia di Jawa Barat yaitu adanya kesenjangan capaian IPM dan komponen-komponennya antar kabupaten/kota.

Kesenjangan ini  perlu mendapat perhatian bersama. Untuk mengatasinya, sebaiknya kita pahami dulu makna angka IPM serta komponen-komponen pembentuknya.

IPM merupakan suatu ukuran untuk menilai tingkat capaian pembangunan manusia di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu.  Terdapat tiga dimensi dalam penghitungan IPM yaitu Kesehatan, Pendidikan dan Standar Hidup Layak. Masing-masing dimensi, memiliki indikator yang dijadikan alat ukur.

Untuk mengukur tingkat kesehatan digunakan indikator Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH).  Sebagai contoh angka UHH Jawa Barat tahun 2017 sebesar 72,47 tahun, yang berarti bahwa secara rata-rata bayi di Jawa Barat yang lahir tahun 2017 diperkirakan akan hidup selama 72,47 tahun.

Selanjutnya, dimensi pendidikan diukur dengan indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). HLS menunjukan perkiraan jumlah tahun seorang anak yang baru masuk ke jenjang Sekolah Dasar (SD). HLS Jawa Barat tahun 2017 sebesar 12,42 tahun, artinya seorang anak usia 7 tahun yang masuk SD pada tahun 2017 berpeluang bersekolah formal hingga tamat SMA/SMK/MA atau kuliah D1.

RLS menunjukan rata-rata lama pendidikan yang telah dijalani oleh seorang penduduk yang berusia 25 tahun ke atas.  RLS Jawa Barat tahun 2017 sebesar 8,14 tahun, artinya penduduk Jawa Barat yang berusia 25 tahun ke atas rata-rata berpendidikan SMP sampai kelas 2.

Standar Hidup Layak diukur dengan rata-rata pengeluaran per kapita per tahun dalam satuan rupiah yang disesuaikan dengan paritas daya beli (Purchasing Power Parity).  Rata-rata pengeluaran penduduk Jawa Barat tahun 2017 mencapai  Rp. 10,29 juta. Ini masih lebih rendah dari rata-rata nasional sebesar Rp. 10,66 juta.

Pertumbuhan IPM 2017

Pada tahun 2017 IPM Jawa Barat tumbuh sebesar 0,91 %. Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun 2016 (0,79 %).  Rata-rata pertumbuhan IPM kabupaten dan Kota se Jawa Barat sebesar 0,88 %. Pertumbuhan tertinggi di Kabupaten Karawang (1,44 %), sedangkan  terendah di Kota Bandung (0,22 %).

Tumbuhya IPM Jawa Barat dan Kabupaten/kota merupakan imbas dari naiknya seluruh komponen pembentuk IPM. Beberapa IPM kabupaten dan kota tumbuh cepat, sebagian lagi melambat. Melambat artinya pertumbuhan tahun 2017 tidak lebih tinggi dibandingkan tahun 2016.

Kesenjangan capaian

IPM tertinggi diraih Kota Bandung sebesar 80,31. IPM terendah di Kabupaten Cianjur sebesar 63,70.  Ini menunjukan ada perbedaan sebesar 16,61 point.  Jika rata-rata kenaikan capaian IPM Kabupaten Cianjur sebesar 0,7 per tahun, maka perlu waktu sekitar 24 tahun (hampir seperempat abad) untuk menyamai IPM Kota Bandung.

Kesenjangan lainnya yang perlu dicermati adalah capaian pembangunan antar wilayah kota dengan kabupaten. Kota-kota di Jawa Barat memiliki IPM di atas rata-rata IPM Jawa Barat. Demikian pula dengan masing-masing komponen-komponen pembentuk IPM.

Sementara itu, kabupaten-kabupaten, dari 18 kabupaten hanya Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bandung yang memiliki IPM di atas Jawa Barat. Adapun kabupaten lainnya masih lebih rendah.

Selain kesenjangan secara spasial, kesenjangan dalam komponen pembentuk IPM pun perlu dicermati.  Kesenjangan yang besar terjadi pada Pengeluaran/kapita/tahun dan RLS.

Pada dimensi standar hidup layak capaian tertinggi di Kota Bandung sebesar Rp. 16,03 juta,-. Capaian terendah di Kabupaten Tasikmalaya sebesar Rp. 7,25 juta. Artinya terdapat kesenjangan capaian sebesar Rp. 8,78 juta. Ini perlu perhatian bersama karena tingkat kesenjangannya lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

Untuk komponen Rata-rata Lama Sekolah (RLS), tertinggi dicapai oleh Kota Bekasi yang mencapai 10,93 tahun. RLS terendah di Kabupaten Indramayu sebesar 5,97 tahun.  Kedua daerah ini terdapat kesenjangan sebesar 4,96 tahun. Kesenjangan pada komponen RLS tahun 2017 ini relatif lebih rendah dari tahun 2016.

Fenomena kesenjangan pembangunan manusia di Jawa Barat perlu mendapat perhatian khusus. Jangan sampai kesenjangan semakin melebar.  Oleh sebab itu perlu upaya-upaya ekstra dalam akselerasi campaian pembangunan manusia khususnya di kabupaten-kabupaten yang relatif tertinggal.

Untuk melakukan akselerasi, kiranya semua progran perlu diarahkan berdasarkan data yang akurat. Tanpa data hanya akan menghasilkan langkah tanpa arah. Seperti halnya orang yang berjalan di kegelapan. Misalkan saja untuk peningkatan daya beli masyarakat, perlu terus diupayakan peningkatan pendapatan masyarakat serta pengendalian harga-harga kebutuhan hidup.

Langkahnya bisa melalui upaya pemberdayaan unit usaha masyarakat. Terutama yang masuk kategori mikro dan kecil. Berdasarkan hasil Sensus Ekonomi 2016 (SE2016), lebih dari 98 % usaha/perusahaan di Jawa Barat (di luar Pertanian) merupakan usaha mikro dan kecil (UMK). Perlu diberdayakan secara khusus, skala usaha ini relatif rendah dalam hal segi kapabilitas individu serta akses ke lembaga keuangan (permodalan).

 Yang tak kalah penting persoalan pendidikan masyarakat. Kiranya pemerintah daerah perlu menekankan pada aksesibilitas masyarakat dalam mencapai sarana-sarana pendidikan. Selain itu pula, persoalan rasio murid dan guru yang biasanya cenderung besar untuk daerah-daerah terpencil, urgent untuk mendapat perhatian.