Jepang memberikan angin segar kepada MIAI untuk mengembangkan kegiatan umat Islam. Sementara itu Jepang ingin memanfaatkan MIAI untuk kepentingannya. Melihat maksud Jepang tersebut, MIAI dibubarkan, selanjutnya dibentuklah wadah baru bagi umat Islam Indonesia yakni Majlis Syuro Muslimin (Masyumi).
Jepang bermaksud menggunakan Masyumi untuk mengerahkan Romusha (sistem kerja paksa) untuk membantu Jepang, kemudian umat Islam mendesak Jepang untuk mendirikan pasukan bersenjata yakni Tentara Pembela Tanah Air (PETA) dan Kasman menjadi salah satu Daidanchonya (komandan batalyon).Â
Ketika memasuki perjuangan menjelang proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Kasman sebagai Daidancho Jakarta bersama Daidancho se-Jawa Madura dipanggil ke Bandung oleh pimpinan Jepang. Saat di Bandung, Kasman mendengar bahwa Jepang menyerah dan ia langsung mengadakan pertemuan dengan para Daidancho di hotel kota Bandung. Rapat tersebut tercium oleh pimpinan Militer Jepang dan Kasman diperiksa pada malam itu juga untuk dimintai pertanggungjawabannya. Melihat sikap Kasman yang terus terang itu, ia dibebaskan.
Pada pagi harinya tanggal 17 Agustus 1945 proklamasi kemerdekaan diumumkan dan Kasman yang sedang ada di Bandung memperoleh berita ini dan menyampaikannya kepada para Daidancho untuk segera pulang ke Jakarta. Setibanya di Jakarta, Kasman sebagai anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) diminta untuk segera hadir pada sidang panitia di Pejambon.Â
Sidang ini membahas tentang kontroversi tujuh kata dalam Piagam Jakarta yang berbunyi : "............... dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya." Kontroversi tujuh kata ini menimbulkan ketidakpuasan bagi pihak non muslim (Kristen) yang merasa dianaktirikan. Mereka mengancam untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia dan mendirikan negara Indonesia Timur.Â
Tetapi, Kasman dengan segala kemampuan diplomasinya mampu mengatasi polemik yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kasman merupakan orang pertama yang bersedia menghapus tujuh kata dalam Piagam Jakarta tersebut. Sikapnya itu kemudian diikuti yang lain, sehingga diputuskan bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 berisi teks yang kita kenal hingga sekarang. (Sumber: Wasirah)
Sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menetapkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang kita kenal sebagai Undang-undang Dasar 1945. Maka mulai saat ini, penyelenggara negara didasarkan pada ketentuan-ketentuan menurut Undang-undang Dasar 1945.Â
Sejarah DPR RI dimulai sejak dibentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) oleh Presiden pada tanggal 29 Agustus 1945 (12 hari setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia) di Gedung Kesenian, Pasar Baru Jakarta. Tanggal peresmian KNIP (29 Agustus 1945) dijadikan sebagai TANGGAL dan HARI LAHIR DPR RI. Dalam Sidang KNIP yang pertama telah menyusun pimpinan sebagai berikut: Ketua Mr. Kasman Singodimedjo Wakil Ketua I Mr. Sutardjo Kartohadikusumo Wakil Ketua II Mr. J. Latuharhary Wakil Ketua III Adam Malik. (Sumber DPR-RI).
Tanggal 10 Nopember 1945 terjadi pertempuran di Surabaya yang menimbulkan banyak korban di pihak bangsa Indonesia. Sehubungan dengan itu KNIP dalam Sidang Pleno ke-3 tanggal 27 Nopember 1945 mengeluarkan resolusi yang menyatakan protes yang sekeras-kerasnya kepada Pucuk Pimpinan Tentara Inggris di Indonesia atas penyerangan Angkatan Laut, Darat dan Udara atas rakyat dan daerah-daerah Indonesia. KNIP telah mengadakan sidang di Kota Solo pada tahun 1946, di Malang pada tahun 1947, dan Yogyakarta tahun 1949.
Perjuangan mempertahankan kemerdekaan dilaksanakan serentak di medan perang dan di meja perundingan. Dinamika revolusi ini juga dicerminkan dalam sidang-sidang KNIP, antara pendukung pemerintah dan golongan keras yang menentang perundingan.Â
Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda telah dua kali menandatangani perjanjian, yaitu Linggarjati dan Renville. Tetapi semua persetujuan itu dilanggar oleh Belanda, dengan melancarkan agresi militer ke daerah Republik. (Sumber DPR-RI).
