Sekilas Pemikiran Politik Ki Hadjar Dewantara

Sekilas Pemikiran Politik Ki Hajar Dewantara

Oleh: Ahmad Rusdiana

Yang dimaksud dengan pemikiran politik adalah usaha Ki Hajar Dewantara (KHD), untuk mendapatkan sesuatu yang oleh pemerintah kolonial dipertahankan. Oleh karena itu pemikiran politik KHD dilakukan dengan multifaset, bukan hanya bidang politik melulu tetapi juga sosial dan kultural. Dalam tulisan ini sedikitnya ada gagasan atau pemikiran politik KHD, diantaranya:

Pertama: Munculnya Pemikiran Politik: Kemajuan dan Kesetaraan; Salah satu bagian penting politik kolonial yang dipertahankan di koloni adalah politik diskriminasi yang membedakan kedudukan dan peran antara penjajah dan terjajah. Diskriminasi itu dipertahankan untuk mendukung kedudukan dan peran sosial-politik kolonial yang menghegemoni semua bidang kehidupan kolonial (Ki Hajar Dewantara, 1952: 108-104; Sartono Kartodirdjo, 1967). Pemerintah kolonial yang diidentifikasikan sebagai  penguasa  otomatis mempunyai kedudukan yang jauh lebih tinggi daripada orang bumiputera baik secara material dan spiritual. Hal-hal inilah yang mendukung perasaan superioritas sebagai penjajah, pemerintah kolonial berhak mengatur inferoritas bumiputra.

Diskriminasi menengarai perbedaan fisik dan kultural. Mereka merasa sebagai bangsa yang memiliki ras Arya yang mempunyai peradaban tinggi di Eropa dibawa sampai ke koloni. Sebagai ras yang hebat dan kuat mampu menaklukkan lautan luas dan menjajah serta menguasai bumiputera yang lebih rendah peradabannya. Orang-orang bumiputera yang berperadaban rendah harus diadabkan. Oleh karena itu, kolonialisme sering berkedok mengadabkan bangsa lain meski sebenarnya berisi pemerasan, pembedaan, dan penguasaan. Meski demikian bangsa Barat termasuk Belanda bersiteguh mengatakan perlawatannya ke dunia Timur merupakan mission sacre alias tugas suci untuk mengadabkan bangsa-bangsa Timur termasuk Indonesia.

Kedua: Pemikiran Politik nonkoopersi Ki Hajar Dewantara;  Diskriminasi, hegemoni, represi, superioritas dan sejenisnya adalah identitas kolonial yang tidak ingin disentuh dan memang dibuat jarak dengan bumiputra. Melihat keadaan sedemikian ini jelas sukar dilakukan deal sosial-politik karena pada dasarnya sistem politik kolonial yang gierig atau pelit dan sulit didekati karena adanya cultural gap yang dipertahankan. Sulitya dilakukan pendekatan maka KHD mengambil model nonkoopersi dalam menghadapi pemerintah kolonial. Artinya KHD melakukan perjuangan politik di luar pemerintahan kolonial. Dengan perjuangan cara nonkooperasi ini KHD memlilih mendirikan Sekolah Taman Siswa yang berjiwa ketimuran meski organisasinya mengikuti model Barat. Sekolah ini tentu akan merekrut elite yang sudah dibekali dengan jiwa ketimuran yang vis a vis dengan pemerintah kolonial.

Sikap politik nonkooperasi ini akan dibuktikan oleh KHD dalam mengahadapi Undang-undang Sekolah Liar, 1932. Undangundang itu melarang sekolah bumiputra hidup karena sebagai persemaian nasionalis Indonesia. Pertumbuhan sekolah swasta di Jawa dan Sumatera Barat sangat luar biasa 1920-1931-an. Kurikulumnya tidak seragam dan itulah mengapa pemerintah menyebut "sekolah liar". Selain itu, guru-guru diharuskan mendapat izin jika akan mengajar atau bersertifikasi        lebih dulu. Pemerintah kolonial khawatir terhadap berkembangnya sekolah swasta di Indonesia.

Ketiga: Resistensi Kultural Terhadap Kolonialisme; Mengapa SS atau KHD mendirikan Perguruan Taman Siswa di Yogyakarta pada 3 Juli 1922? Menurut KHD, pendidikan adalah alat mobilisasi politik dan  sekaligus sebagai penyejahtera umat. Dari pendidikan akan dihasilkan kepemimpinan anak bangsa yang akan memimpin rakyat dan mengajaknya memperoleh pendidikan yang merata, pendidikan yang bisa dinikmati seluruh rakyat Indonesia. Jiwa populis KHD sudah mendasarinya untuk menyatu dengan rakyat, sehingga meski beliau keturunan bangsawan yang pada waktu itu terdapat jurang yang lebar dengan kehidupan wong cilik, tetapi beliau berusaha menutup celah itu. Sebuah kehidupan yang demokratis yang bisa dinikmati rakyat banyak (Abdurrachman Surjomihardjo, 1979: 98-194).

Gagasan politik KHD diikuti oleh organisaisi sosiopolitik di tanah air dan model perjuangannya dianggap akurat dalam memperoleh kemerdekaan bangsa dari penjajah Belanda.  Secara politis menurut KHD, lembaga kolonial itu harus mendapat resistensi dengan mendirikan lembaga atau institusi bumiputra yang kuat dan setingkat dengan lembaga kolonial sehingga mampu bersaing dan berkekuatan untuk menekan pemerintah kolonial. Lembaga tandingan (counter-institution) inilah yang diimitasi organisasi sosio-politik di tanah air dan ternyata berhasil menumbangkan pemerintah kolonial (Tsuchiya, 1986:188-206). Ujung-ujung dari lembaga tandingan inilah yang mampu menghasilkan kemerdekan bangsa dan Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat. Azas penidikan kolonial berdasar azas regeering, tucht, dan orde harus diganti dengan sendi Pendidikan TS yang disebut pamggulawenthah, momong, among atau ngemong yang bermuara pada tata tentrem.

Maka sudah tepat jika KHD dianugerahi gelar Pahlawan Nasional (1959) di bidang pendidikan dan setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia diangkat sebagai Menteri Pendidikan Republik Indonesia atas jasa-jasanya sebagai seorang pejuang dan negarawan. Ke depan bangsa ini harus mencontoh keteladanan Bapak Pendidikan Indonesia dalam berjuang mengisi kemerdekaan guna kesejahteraan bangsa Indonesia. Negarawan Indonesia harus mengikuti model "among" seperti dalam Perguruan TS ketika memerintah rakyat republik ini yang demokratis, humanis dan sejahtera. Satu hal terpenting bahwa KHD adalah negarawan, pejuang kebangsaan yang bukan saja menyampaikan gagasan politik perjuangan tetapi juga dipraktekkan oleh para nasionalis sehingga berhasil memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.