Kepolisian yang Berpihak Menakar Ulang Ukuran Keberhasilan Polri

Oleh: Ahkam Jayadi

(Akademisi Hukum UIN Alauddin Makassar)

Peringatan Hari Bhayangkara ke-79 menjadi momen reflektif bukan hanya bagi institusi Kepolisian Republik Indonesia, tetapi juga bagi seluruh bangsa. Ketua DPR RI Puan Maharani menyuarakan pesan yang dalam dan mendasar: rakyat tidak hanya membutuhkan rasa aman, tetapi juga keadilan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Keberadaan polisi yang berpihak pada kelompok lemah dan hadir dalam denyut kehidupan masyarakat menjadi indikator baru dalam menakar keberhasilan institusi kepolisian.

Selama ini, keberhasilan Polri kerap diukur dari jumlah kasus yang diungkap, besarnya pengungkapan jaringan kejahatan, atau seberapa spektakuler tindakan represif dilakukan. Namun, pendekatan ini seakan menempatkan Polri sebagai alat kekuasaan, bukan pelayan keadilan sosial. Di tengah kompleksitas persoalan masyarakat dari konflik agraria, kekerasan domestik, perundungan di sekolah, hingga ketimpangan struktural masyarakat membutuhkan sosok Polri yang mendengar, mengayomi, dan menyelesaikan, bukan sekadar menindak.

Puan Maharani secara tegas menyatakan bahwa kekuatan sejati Polri tidak bersumber dari senjata maupun kewenangan, tetapi dari kepercayaan rakyat. Pernyataan ini bukan sekadar retorika politik, melainkan kritik halus terhadap kultur kekuasaan yang masih membayangi institusi hukum. Kepercayaan publik, dalam kajian hukum dan sosiologi institusi, adalah modal sosial yang paling mahal. Tanpa kepercayaan, hukum kehilangan legitimasi. Tanpa legitimasi, kepolisian kehilangan otoritas moral.

Kehadiran Polri harus dirasakan nyata oleh rakyat kecil. Ukuran keberhasilan Polri tidak lagi semata dalam statistik, tetapi dalam kehangatan sambutan kantor polisi terhadap laporan seorang buruh harian. Dalam rasa aman yang dirasakan petani ketika melaporkan intimidasi. Dalam kenyamanan seorang ibu rumah tangga yang mencari keadilan atas kekerasan dalam rumah tangga. Di situlah "Polri Presisi" menemukan maknanya.

Maka, menjadi relevan untuk mendorong reformasi orientasi pelayanan Polri. Profesionalisme bukan hanya kemampuan teknis mengungkap kejahatan, tetapi juga kepekaan sosial dalam merespons suara-suara dari pinggiran. Dalam konteks ini, prinsip keadilan sosial yang digarisbawahi Puan Maharani menjadi penting. Polisi bukan hanya penegak hukum, tetapi penjaga martabat masyarakat terutama mereka yang selama ini rentan dan tak bersuara.

Kedekatan Polri dengan masyarakat tidak dapat dibangun dengan jargon semata. Ia butuh pembiasaan struktural, pelatihan empati, dan penguatan integritas personal setiap anggota kepolisian. Polri harus menjadi institusi yang memanusiakan hukum dan tidak menjadikan hukum sebagai alat komoditas atau kekuasaan.

Akhirnya, kita semua berharap bahwa peringatan Hari Bhayangkara ke-79 tidak berhenti pada seremoni. Tetapi menjadi titik balik Polri untuk menegaskan ulang jati dirinya: sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat dalam arti yang sesungguhnya. Karena kekuatan Polri bukan di balik senjata melainkan dalam hati rakyat yang percaya.