Mohon tunggu...
agus siswanto
agus siswanto Mohon Tunggu... Guru - tak mungkin berlabuh jika dayung tak terkayuh.

Guru Sejarah

Selanjutnya

Tutup

Sosbud Pilihan

Bu Menteri, Buruh Itu Bukan Pegawai Negeri, Lho!

19 Februari 2022   09:20 Diperbarui: 19 Februari 2022   09:22 180
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Peringatan ini mungkin perlu disampaikan pada Bu Menteri Tenaga Kerja atau siapa pun yang ikut memutuskan Permenaker nomor 2 tahun 2022, tentang pencairan JHT. Karena terbukti reaksi dari kaum buruh atas keputusan ini begitu luar biasa.

Jujur, sebenarnya mulia juga tujuan aturan ini. Pencairan JHT pada usia 56 tahun adalah langkah persiapan hari tua yang sangat visioner. Sebab pada saat itu mereka yang akan menikmati manfaat JHT pasti sudah tidak produktif lagi. Tahu sendiri kan, bahwa senjata andalan kaum buruh untuk bekerja adalah fisik mereka.

Dengan pencairan pada usia 56 tahun, maka diharapkan uang itu akan berarti. Mereka dapat saja memulai untuk modal usaha atau yang lainnya. Sehingga meski fisik mereka sudah tidak sekuat dulu, masih ada yang dapat digunakan untuk bertahan hidup. Apalagi kalau bukan usaha yang mereka lakukan.

Nah, permasalahan menjadi lain saat tingkat kesejahteraan kaum buruh belum memadai. Jangankan untuk menabung, memenuhi kehidupan sehari-hari pun mereka pontang-panting. 

Okelah ketika sebagian gaji mereka dipotong sebagai iuran BPJS Ketenagakerjaan menjadi salah satu cara memaksa mereka menabung. Sehingga sedikit banyak ada dana yang disisihkan sebagai cadangan.

Permasalahan lain pun menjadi pelik, saat mereka tidak bisa menjamin masa depan pekerjaan mereka. Posisi mereka sangat rentang dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). 

Saat situasi ekonomi tidak kondusif, maka dapat dipastikan mereka adalah pihak yang paling terdampak. Alasan kesulitan ekonomi yang dialami perusahaan menjadi senjata untuk mengurangi buruh yang mereka pekerjakan.

Dalam kondisi semacam inilah, mereka mau tidak mau melirik pada sebagian dana yang terpaksa mereka sisihkan lewat iuran BPJS Ketenagakerajaan. Di mata mereka, dana itu adalah dana darurat. Dana yang dapat dipergunakan sewaktu-waktu. Seperti saat mereka harus mengalami pemutusan hubungan kerja.

Di dalam benak kaum buruh tidak ada pemikiran akan masa depan. Secara sederhana, hari ini adalah untuk hari ini. Sedangkan esok hari, yah urusan besok. Se simpel itu logika yang bermain di benak mereka.

Sisi lain yang tidak dapat dibandingkan adalah pegawai negeri. Secara apa pun mereka dalam kondisi yang nyaman. Jaminan keberlangsungan pekerjaan mereka sudah jelas. Hanya usia yang akan menghentikan pekerjaan mereka. Dan pada saat itulah mereka menikmati Jaminan Hari Tua (JHT)berupa uang pensiun.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Sosbud Selengkapnya
Lihat Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun