Siapa bilang pembangunan infrastruktur itu tidak penting? Fakta membuktikan bahwa dengan pembangunan infrastruktur jalan, bandara, bendungan, jembatan, pelabuhan kecil, pelabuhan besar, pembangkit listrik, serta saluran komunikasi, akan memberikan beribu manfaat bagi terbukanya 'jalan' perkembangan dan pertumbuhan ekonomi, walau pelan tapi pasti.
Sejarah membuktikan dengan adanya pembangunan infrastruktur maka sebuah negara akan mengalami kemajuan yang pesat, karena mampu memperlancar urat nadi yang menjadi ciri khas daerah-derah tertentu akan terekspose ke permukaan umum dan dikenal banyak orang setelah terbukanya jalur transportasi dan komunikasi.
Apalagi dengan wilayah geografis tanah air Indonesia yang terdiri dari wilayah-wilayah berbentuk kepulauan, mengharuskan pembangunan infrastruktur adalah prioritas utama untuk menjaga persatuan dan kesatuan serta mengurangi disparitas dan kesejangan sosial.
Mungkin dari kita masih banyak yang tidak mengetahui berapa pulau yang dimiliki oleh Indonesia sehingga dikatakan sebagai negara kepulauan? Atau sehingga masih banyak yang berkata untuk apa kita membangun infrastruktur? Apakah bisa makan hanya dari infrastruktur doank?
Jelas pembangunan infrastruktur adalah modal dan tujuan untuk mempersatukan nusantara dalam bingkai NKRI. Jika kita ingin negara kita aman, makmur, sejahtera, dan tetap menjunjung tinggi sila ke-3 Persatuan dan Kesatuan Indonesia? Maka Indonesia yang memiliki 17.504 pulai yang tersebar di 32 Provinsi (sebelum terjadi pemekaran Kalimantan Utara dan Sulawesi Barat), harus benar-benar diperhatikan pembangunan infrastrukturnya maupun kesejahteraan rakyatnya.
Menyadari akan pentingnya pembangunan infrastruktur sebagai pondasi yang kuat untuk melangkah menjadi negara maju, maka Presiden RI, Jokowi dalam empat tahun terakhir semenjak menjabat melakukan pembangunan infrastruktur secara masif dan merata di seluruh pelosok tanah air. Sesuai dengan program Nawa Cita, pemerintah membuktikan komitmen untuk mewujudkan pembangunan dari pinggiran dan desa.
Prioritas pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing nasional dan pemerataan hasil pembangunan, sekaligus untuk mengurangi disparitas antar wilayah, maka Menteri PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), Basuki Hadimuljono mengatakan, terdapat lima kategori infrastruktur prioritas, yakni: energi, transportasi, sumber daya air, komunikasi, dan pemukiman.
Maka tidak terasa empat tahun sudah infrastruktur di genjot pembangunannya dan hasilnya? Sangat luar biasa! Kita harus mengakui pekerjaan luar biasa dari pemerintah untuk membangun konektivitas antara wilayah, antar daerah, antar desa sebagai penghubung nomor satu di Indonesia, sehingga kita lihat sekarang dari kota ke desa dan dari desa ke desa dapat terhubung dengan baik.
Dengan pembangunan konektivitas ini maka diharapkan akan terjadi kemudahan dan kelancaran mobilitas rakyat dalam bekerja dan berusaha. Pemerintah berpandangan selain untuk pemerataan distribusi barang/jasa, juga akan meningkatkan produktivitas masyarakat, daya saing, hingga percepatan sampainya hasil panen dan hasil bumi dari desa ke kota.
Dalam catatan yang saya himpun selama empat tahun kepemimpinan pak Jokowi, telah terbangun 3.432 kilometer jalan, 947 kilometer jalan tol, jembatan sepanjang 39,8 kilometer, dan jembatan gantung sebanyak 143 unit.
Jalur kereta api, termasuk jalur ganda dan reaktivitasi sepanjang 754.59 km'sp. Peningkatan dan rehabilitasi jalur kereta api sepanjang 413,6 km'sp, Light Rail Transit di Sumatera Selatan selesai dibangun. Pun di Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi Light Rail Transit Kereta api selesai di bangun, juga Mass Rapid Transit akan rampung tahun 2019 ini.
Ada sepuluh bandar udara baru (Miangas, Letung, Tebeliang, Maratua, Morowali, Namniwel, Weru dan Koroway Batu). Disamping itu revitalisasi dan pengembangan 408 bandara di daerah rawan bencana, terisolasi dan wilayah perbatasan, serta komitmen untuk penurunan disparitas harga lima bahan pokok untuk masyarakat daerah terpencil, tertinggal, dan daerah terluar yang belum terlayani moda transportasi adalah upaya pemerintah untuk mewujudkan sila ke-5, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Periode Selanjutnya Pembangunan Sumber Daya Manusia Unggul
Semua rakyat Indonesia sudah mulai merasakan dampak dari pembangunan infrastruktur untuk menjalin konektivitas antar daerah dan antar wilayah di Indonesia.
Sudah sangat banyak manfaat pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, bendungan, tol, hingga telekomunikasi. Contoh sederhana dari tersedianya jalan tol telah membuat waktu semakin efisien untuk digunakan. Dengan adanya tol Trans Jawa dari Jakarta hingga Surabaya yang membuat jarak tempuh semakin sedikit, sehingga orang yang bekerja di Surabaya, tinggal di Jakarta tidak harus kos lagi di Surabaya. Mereka sudah bisa pulang -- pergi, karena jarak tempuh sudah lebih singkat.
Lantas, apakah pembangunan ini akan berhenti atau dilanjutkan? Tentu saja harus lanjut, sehingga di masa yang akan datang, hasil dari pembangunan ini dapat dinikmati oleh seluruh anak cucu kita.Â
Pembangunan dari desa dan pinggiran telah dimulai dan manfaatnya sudah sangat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, khususnya dari pedesaan. Jalan-jalan mulus, irigasi mengairi sawah-sawah, jembatan gantung penghubung di desa-desa yang masih pelosok, hingga terbukanya akses untuk penyaluran hasil bumi menjadi batu loncatan kebaikan seluruh rakyat Indonesia.
Dana desa hingga saat ini telah mampu menunjukkan hasil terbaiknya dengan telah terbangunnya sarana dan prasarana penunjang aktivitas ekonomi masyarakat, seperti terbangunnya 1.028.225 meter jembatan, jalan desa 158.619 kilometer, pasar desa sebanyak 7.421 unit, kegiatan BUMDes sebanyak 35.145 unit, embung desa sebanyak 3.026 unit, sarana irigasi sebanyak 39.656 unit serta sarana prasarana penunjang lainnya.
Dana desa juga diberdayakan untuk tersedianya sarana dan prasarana penunjang kualitas hidup masyarakat desa melalui pembangunan 942.927 unit sarana air bersih, 178.034 unit MCK, Posyandu, serta drainase 39.920.120 unit maupun sumur bor sebanyak 37.662 unit. Inilah keberhasilan pembangunan dana desa level 1, dimana infrastruktur menjadi prioritas utama dalam mendukung upaya kemakmuran rakyat pedesaan di seluruh pelosok tanah air.
Setelah sukses dengan pembangunan infrastrukturnya, maka tugas selanjutnya adalah mewujudkan pembangunan SDM seutuhnya. Program-program untuk pembangunan sumber daya manusia Indonesia ini telah digodok dan akan dipublikasikan dalam waktu dekat.
Walau di empat tahun kepemimpinan pak Jokowi selain membangun infrastruktur, juga memperhatikan pembangunan manusia Indonesia lewat program-program yang menyentuh rakyat langsung, seperti: Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, Program Keluarga Harapan, kemudian beras sejahtera, diharapkan mampu meringankan beban hidup rakyat miskin, tepat sasaran, serta mampu mengentaskan kemiskinan.
Terlihat dari alokasi anggaran yang dikucurkan pemerintah sebagai komitmen untuk menciptakan sumber daya manusia Indonesia berkualitas. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, alokasi anggaran kesehatan tahun 2014 sebesar Rp 49,8 triliun, Rp 51,43 triliun (2015), Rp59,64 triliun (2016), Rp57,22 triliun (2017) dan Rp65,01 triliun (2018).
Alokasi anggaran pendidikan tahun 2014 sebesar Rp126,31 triliun, Rp146,13 triliun (2015), Rp131,97 triliun (2016), Rp138,51 triliun dan Rp147,56 triliun (2018). Sedangkan alokasi anggaran perlindungan sosial tahun 2014 sebesar Rp120,34 triliun, Rp140,01 triliun (2015), Rp137,74 triliun (2016), Rp148,91 triliun (2017) dan Rp162,56 triliun (2018). Sumbernya disini!
Menandakan bahwa pemerintah sangat benar-benar menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat. Ini semua dikucurkan demi kesejahteraan bangsa Indonesia sehingga benar-benar ingin maju ke depan menjadi bangsa yang mandiri dan mampu mengelola negara Indonesia, tidak hanya kekayaannya untuk kesejahteraan, juga memperhatikan rakyat Indonesia agar menjadi warga negara yang sehat, sejahtera dan mampu berdiri di atas kaki sendiri. Sekian.
