Kasus Moeldoko sendiri bukanlah satu-satunya. Pada masa Jokowi terjadi pula konflik internal di Golkar dan PPP dan pemerintah tak ikut campur urusan rumah tangga partai-partai koalisi. Dalam hal evaluasi Jokowi terhadap Moeldoko maka seharusnya itu hanya berlaku jika terdapat pelanggaran kewajiban dan penggunaan fasilitas terkait jabatan. Namunberkaitan hak-hak politik yang bersangkutan maka pemerintah mesti menghormati.
Contoh kongkrit yaitu saat  Khofifah Indar Parawansa maju Pilkada Jatim. Itu adalah hak politiknya, dan karena Khofifah mengundurkan diri dari jabatan menteri maka persoalan menjadi lebih mudah.
Langkah politik Moeldoko pun akan lebih elegan jika mengikuti teladan Khofifah jika ia ingin bersolo-karier menekuni jabatan baru sebagai Ketum Demokrat. Namun hal itu juga tentu menunggu keputusan Kemenkumham, mana yang legal di antara kepengurusan DPP Demokrat kubu AHY dan kubu KLB.
Tetapi pada intinya SBY family tak perlu lagi merajuk minta belas kasihan kepada pemerintah. Bertarunglah layaknya seorang perwira atau ksatria. Kalah menang biasa tetapi lawan di medan laga harus ditaklukkan dulu dengan segenap kekuatan.
Gus Dur pernah kalah secara politik dan ya sudah, tak ada sesuatu yang berlebihan dari mantan presiden itu  menanggapi kekalahannya. Amien Rais juga tempo hari kalah di kandangnya sendiri dan terpaksa babat alas membuka lembaran baru bersama Partai Ummat.
Pada akhirnya dinamika internal itu sendiri yang akan menggodok layak tidaknya AHY memimpin Demokrat. Secara hukum ia harus mengorganisasi mekanisme gugatan lewat pengadilan dan secara politik ia harus mengkonsolidasi kekuatan loyalis yang tersisa.
Pada masa-masa tuanya SBY tampak masih harus turun gelanggang. Bukan hanya demi putra mahkota AHY yang kini menjabat ketua umum, tetapi juga demi martabat dirinya sebagai politisi papan atas. Takdir itu yang kini membentang di hadapan elit Cikeas tersebut. Harus dihadapi dan bukan untuk ditangisi.***
